KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia memiliki 22,5 juta hektare area gambut. Kebakaran lahan gambut masih menjadi isu penting. Meski begitu, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, upaya pencegahan yang efektif antara kementerian, lembaga, masyarakat, dan swasta, itu membuahkan hasil. Pada tahun ini, terjadi penurunan kebakaran hutan.

"Hingga Agustus 2020 tingkat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia berkurang jauh pada 2019, luasan hotspot juga berkurang empat kali lipat dari tahun sebelumnya," kata Nazir dalam keterangannya, Selasa (1/9).

Baca Juga: Permintaan mi instan meningkat, Indofood (INDF) mengerek kinerja pada semester I-2020

Nazir mengatakan, dibandingkan dengan kebakaran lahan di negara lain, Indonesia cukup berhasil. Dia menyebut, hingga Agustus 2020 di Brazil terdapat 1,5 juta hektare lahan yang terbakar dan di Amerika Serikat ada 700 ribu hektare. "Sementara Australia hingga Mei 2020 terdapat 18,6 juta hektare," kata dia.

Meski begitu, Nazir mengajak upaya pencegahan ini tidak boleh lengah. Dia menyarankan upaya penekanan pada tiga pendekatan yaitu pembasahan lahan, revegetasi tata ekosistem gambut, dan penguatan ekonomi warga di sekitar area gambut.

Melalui pendekatan lanskap, pihaknya telah menggandeng 590 desa peduli gambut dengan total lahan milik masyarakat dan pemerintah seluas 4,6 juta hektare.

Sementara itu, Rektor Universitas Sriwijaya, Anis Saggaff mengatakan pentingnya harmoni pengelolaan gambut berbasis ekonomi dapat menjamin penghidupan masyarakat. "Melibatkan masyarakat desa di area lahan gambut dalam mengaplikasikan program pembasahan lahan, revegetasi tanaman, dan revitalisasi kehidupan ekonomi merupakan hal mutlak," ucap Anis.

Baca Juga: Dorong ketahanan pangan, Reitech Diversifikasi Agro ekspansi lahan jagung 2.500 ha

Anis menyarankan, pembentukan dan penguatan kelembagaan ekonomi desa menjadi penting untuk mematikan terlaksanakannya revitalisasi sosial ekonomi dalam konteks restorasi. Sehingga bisa meningkatkan status desa.

"Pembentukan dan keterlibatan inkubator bisnis UMKM, BUMDes, koperasi, serta pihak pemerintah dan swasta bisa mewujudkan ketahanan lingkungan lingkungan, ekonomi, dan sosial di area restorasi gambut," ujar dia.

Menurut Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG, Myrna A. Safitri, pendampingan terhadap desa peduli gambut perlu dikuatkan, terutama sektor kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami dari awal mencoba mengintegrasi restorasi gambut, khususnya pemberdayaan ekonomi perencanaan pembangunan desa, RPJM Desa, ataupun RKP Desa, turunannya, untuk bisa melihat komitmen desa, APBDes untuk kegiatan restorasi gambut," ucap Myrna.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi