KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mekanisme pembentukan holding ultra mikro Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menggabungkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) akan dilakukan lewat penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue BRI.

Pemerintah akan menyerap seluruh haknya dalam rights issue tersebut dengan cara mengalihkan seluruh sahan Seri B dari PNM dan Pegadaian ke BRI. Dengan begitu kepemilikan pemerintah pada BRI tetap 56,75 %.

Nilai transaksi tersebut akan didasarkan pada penilaian independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai dengan ketentuan pasar modal.

Baca Juga: Ini strategi Bank Mandiri memulihkan aset hapus buku

BRI belum bersedia menjelaskan sudah sejauh mana persiapan rights issue tersebut. "Perseroan sebagai perusahaan terbuka akan tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan rencana pemerintah tersebut," kata Aestika Oryza Gunato Sekretaris Perusahaan BRI pada KONTAN, Selasa (9/2).

Sebelumnya, Bloomberg melaporkan bahwa BRI berencana melakukan rights issue senilai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14 triliun. Sumber Bloomberg yang mengetahui rencana tersebut mengatakan bahwa BRI tengah melakukan kerjasama dengan advisor untuk melihat potensi penggalangan dana tersebut. Aksi korporasi itu disebut akan bisa dilaksanakan paling cepat pada paruh pertama tahun ini. 

BRI sempat menampik kebenaran laporan itu. Perseroan disebut masih fokus memacu kinerja dan berperan dalam program pemulihan ekonomi nasional setelah tertekan pandemi Covid-19.  

Selanjutnya: Sejumlah bank masih berhasil mengerek kenaikan kontribusi laba dari anak usaha

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi