JAKARTA. Pelaku perbankan syariah masih berharap-harap cemas menunggu skema pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat. Meskipun ada bank syariah yang tak berharap lagi mengikuti program ini, masih ada yang optimistis mereka bisa ikut berpartisipasi. Hanya saja hingga saat ini skema penyaluran dan perhitungan rate dan imbal hasilnya belum disampaikan oleh kementerian.

“Kami berharap ikut, tapi petunjuk pelaksanaannya juga kan belum keluar. Hitung-hitungannya juga belum keluar.” kata Direktur Bisnis BRI Syariah Ari Purwandono kepada KONTAN lewat sambungan telepon Kamis(18/11).

Menurut Ari, tak ada masalah berarti dalam penyesuaian skema FLPP dari skema konvensional ke skema syariah. Tetapi tentu saja pihaknya berharap pemerintah menawarkan skema yang menarik bagi perbankan syariah karena risiko yang mereka tanggung cukup besar. Untuk FLPP ini mereka harus menurunkan imbal hasil kredit perumahan cukup jauh, yaitu dari 15% untuk 15 tahun menjadi 8% untuk 15 tahun. Jika imbal hasil yang ditawarkan hanya satu digit, maka Ari memperhitungkan dana pemerintah harus lebih dari separuhnya atau sekurang-kurangnya 60% dari total FLPP.

“8% untuk nasabah itu oke kalau porsi dana komersial kecil. Semakin besar porsi dari pemerintah, tentu kita semakin senang,” papar Ari.

Selain mengharapkan porsi dana yang kecil, Ari juga mengharapkan pemerintah menetapkan rate yang rendah di kisaran 2%. Sejauh ini menurut Ari, pihaknya belum bisa melakukan apa-apa karena memang pihak pemerintah belum mengajukan skema pelaksanaan FLPP di bank syariah. Hingga saat ini memang baru Bank Tabungan Negara (BTN) yang sudah menandatangani kerjasama penyaluran FLPP.

“Kita tunggu saja hitung-hitungannya seperti apa. Kalau cocok ya kami (BRI Syariah) ikut. Kalau rugi, masak kami mau jual rugi?” kata Ari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.