KONTAN.CO.ID - LONDON. Negara-negara BRICS+ didorong untuk melanjutkan pengembangan mekanisme pembayaran lintas negara bersama guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Namun, pembentukan mata uang bersama dinilai masih menghadapi hambatan besar dari sisi ekonomi dan kelembagaan. Hal tersebut disampaikan dalam laporan lembaga kajian yang diterbitkan platform kebijakan nirlaba BRICS+ Thinking pada Jumat (30/10/2026). Laporan tersebut mendesak kelompok negara berkembang yang dipimpin Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan itu untuk berkomitmen membangun mekanisme pembayaran bersama serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar sistem tersebut dapat berjalan.
Baca Juga: Raja Charles III Didesak Minta Maaf atas Perbudakan, Inggris Masih Menolak Para penulis laporan, Gregory T. Chin, Danny Quah, dan Jim O'Neill, mantan ekonom Goldman Sachs yang mencetuskan istilah BRICS, menilai dukungan bank sentral masing-masing negara sangat penting. Mereka menegaskan bank sentral negara anggota harus menjadikan tujuan tersebut sebagai prioritas dan memastikan seluruh kebutuhan teknis tersedia agar mekanisme pembayaran dapat berfungsi. Pembayaran lintas negara sebenarnya telah lama menjadi agenda BRICS. Namun, upaya untuk mengintegrasikan infrastruktur keuangan negara-negara anggotanya masih menunjukkan kemajuan yang terbatas. Dalam deklarasi setelah pertemuan puncak pada September di India, para pemimpin BRICS menyatakan akan melanjutkan upaya untuk mewujudkan pembayaran lintas negara yang lebih cepat dan murah. Upaya tersebut mencakup menghubungkan sistem pembayaran antarnegara serta meningkatkan penggunaan mata uang lokal. Sementara itu, pembentukan mata uang bersama dinilai membutuhkan reformasi besar di seluruh negara anggota. Reformasi tersebut antara lain mencakup peningkatan independensi bank sentral, pembentukan otoritas moneter bersama, serta pengurangan pembatasan arus modal. Para penulis laporan menilai prospek pembentukan mata uang BRICS+ masih belum menjanjikan. Mereka menjelaskan bahwa mata uang bersama tersebut harus dapat dikonversi secara bebas, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Persyaratan ini dinilai sulit dipenuhi dengan kebijakan yang berlaku saat ini. Selain itu, tantangan lainnya adalah letak geografis negara-negara anggota yang tersebar di berbagai kawasan serta minimnya keinginan mereka untuk menyerahkan kewenangan kebijakan moneter kepada satu bank sentral bersama.
Baca Juga: China Siapkan Langkah Balasan Jika AS Tak Cabut Larangan Lab Pengujian Elektronik Rencana pembentukan mata uang BRICS juga mendapat kritik dari Presiden AS Donald Trump. Ia berulang kali mengancam akan mengenakan tarif sebesar 100% terhadap negara-negara anggota jika mereka membentuk mata uang bersama atau mendukung alternatif pengganti dolar AS. Hingga saat ini, BRICS belum memiliki mata uang bersama. Sejumlah anggota, termasuk Rusia dan India, juga telah menyampaikan bahwa peluang pembentukan mata uang tersebut masih terbatas. Meski demikian, upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS semakin berkembang di berbagai negara sejak sanksi negara-negara Barat dijatuhkan kepada Rusia menyusul invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022.
