KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik negara (BUMN) tengah mengarahkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk mencaplok BTN Syariah guna memperkuat kapasitas bank berkode saham BRIS tersebut. Pemerintah memang berencana mendorong BSI menjadi BUMN melalui penyertaan modal negara lewat saham  seri A Dwiwarna.

Meskipun detail rencana tersebut belum jelas, namun sudah mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. 

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, sesuai dengan rencana penggabungan BUMN, BSI akan menjadi satu-satunya bank syariah yang ada di BUMN. 

Namun, ia menegaskan bahwa hal itu tidak akan menjadikan BSI memonopoli perbankan syariah di Indonesia. 

"Buktinya, Danareksa dan PT PPA membantu restrukturisasi Bank Mualamat. Itu dapat penghargaan di Dubai kemarin," kata Erick usai paparan dengan Komisi VI DPR, Selasa (7/6). 

Baca Juga: Jubir Wapres Bantah Ma'ruf Amin Minta Rencana Merger BTN Syariah Ditunda

Itu artinya, lanjut Erick, perusahaan BUMN tidak hanya fokus pada kinerja korporasi tetapi juga menjaga pelayaan publik. 

Untuk menjaga keseimbangan pasar, Kementerian BUMN juga bisa melakukan intervensi dengan menurunkan perusahaan masuk kalau diperlukan. 

Penolakan akusisisi BTN Syariah ini juga mendapat sorotan dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR dari fraksi PKB, Nasim Khan, melihat belum ada kejelasan terkait akuisisi BTN Syariah oleh BSI namun dalam tubuh BTN sudah terjadi kegaduhan. 

"Ini terjadi kegaduhan, karena bertanya-tanya akan dikemanakan teman-teman pekerja setelah ini dan sebagainya," kata Nasim, Selasa (7/6).

Menurutnya, akuisisi tersebut sebetulnya bukan sebuah permasalahan. Jika akuisisi terjadi penambahan cabang tetap bisa dilakukan. Hanya saja, Nasim menekankan agar Kementerian BUMN segera membuat kejelasan agar para karyawan BTN bisa lebih tenang dan berkonsentrasi dalam bekerja. 

Dia bilang, sebelum wacana akuisisi dikeluarkan, Kementerian BUMN seharusnya sudah punya program yang jelas setelahnya. 

"Jadi tidak dilepas begitu saja. Tahu-tahu nanti sudah ada saja keputusan," ujarnya.

Baca Juga: Rencana Pemerintah Dorong BSI Akuisisi BTN Syariah Dikritik

Sebelumnya, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Syariah Ibnu Riyanto, menilai rencana itu justru akan melemahkan sektor perumahan yang selama ini menjadi fokus utama BTN Syariah.

Ibnu menjelaskan, BTN Syariah selama ini sangat fokus untuk membantu pemerintah dalam pembiayaan sektor perumahan. Sementara BSI tidak fokus ke sektor itu.  "Ini dikhawatirkan akan membuat sektor perumahan tidak bergerak secara masif akibat karena BSI belum siap secara sistem dan program," katanya dalam keterangannya, Senin (6/6).

Organisasi keagamaan Muhammadiyah juga mengutarakan keberatan. Ketua PP Muhammadiyah Anawar Abas, mengatakan akuisisi itu akan mengancam program BTN Syariah dalam memberdayakan pengusaha UMKM untuk naik kelas karena fokus BSI bukan di segmen itu. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi