KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keuangan syariah yang inklusif,
resilient dan
sustain. Hal ini diimplementasikan dalam keterlibatan aktif perseroan dalam berbagai program strategis pemerintah untuk peningkatan ekonomi nasional. BSI bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyepakati berbagai poin kerjasama, termasuk di antaranya pemanfaatan jasa layanan keuangan syariah untuk lebih dari 15 ribu anggota Kadin di seluruh Indonesia. Kerja sama ini diharapkan mampu memperluas akses yang lebih luas bagi segmen UMKM lokal untuk bisa menjadi penggerak ekonomi grassroot berbasis kerakyatan. Indonesia memiliki jumlah UMKM yang besar, di mana berdasarkan data Kementerian UMKM, per Desember 2024 tercatat ada lebih dari 30 juta UMKM dengan sekitar 29 juta individu pengusaha yang mampu menyerap lebih dari 45 juta tenaga kerja.
Baca Juga: OJK Ingatkan Investor Tetap Tenang di Tengah Volatilitas Pasar Hal ini menjadi potensi besar jika dikelola dan didampingi secara lebih optimal. Harapannya, dengan adanya kerja sama antara BSI dan Kadin, kedua belah pihak akan menjadi entry gate dalam meningkatkan pemerataan ekonomi lintas sektor di berbagai wilayah. Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy, mengatakan BSI terus membuka ruang sinergi dan kolaborasi yang lebih luas kepada pelaku usaha, asosiasi, maupun pemerintah daerah untuk bersama mendorong UMKM naik kelas. Harapannya, sinergi dengan Kadin menjadi peluang untuk mewujudkan ekosistem UMKM yang berkelanjutan", ujarnya. Lebih jauh, Erwan menyampaikan di BSI sendiri nasabah UMKM mencapai lebih dari 345 ribu orang, di mana sekitar 5.000 orang merupakan UMKM binaan dari berbagai lintas usaha mulai dari sektor makanan minuman, fesyen, hingga industri kreatif. Jumlah ini terus meningkat seiring dengan pembinaan yang kami lakukan serta literasi kepada komunitas UMKM dan ekosistem pengusaha didalamnya. "Langkah ini menjadi komitmen dan keseriusan kami dalam mewujudkan UMKM Indonesia bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti kita ketahui, Kadin memiliki kapasitas dan kapabilitas serta misi yang sama dengan BSI, untuk mendorong UMKM lebih terarah sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," ungkapnya dalam siaran pers, Jumat (30/1). BSI menjembatani para pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan permodalan syariah dan layanan keuangan lainnya yang mendukung aktivitas bisnis usaha. Di antaranya sertifikasi halal bagi UMKM bekerjasama dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), pembinaan usaha melalui BSI UMKM Center yang ada di Aceh, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, pelatihan dan workshop bersama dengan Kementerian/Lembaga dan hari ini bersama Kadin. Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BES) Kadin, Titi Khoiriah, menyampaikan komitmen menjadikan UMKM yang tangguh dan adaptif di tengah tantangan persaingan usaha yang ketat. Sinergi Kadin dan BSI ini menjadi langkah untuk penguatan sektor UMKM sebagai fondasi utama perekonomian nasional. "Lebih dari 97% lapangan kerja diciptakan oleh UMKM dan sektor ini menyumbang lebih dari 60 persen PDB nasional. Artinya, kalau UMKM kuat, ekonomi Indonesia pasti tangguh," ujarnya. Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa UMKM dan sertifikat halal adalah satu kesatuan. Bukan hanya instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga motor penggerak ekonomi nasional yang memberikan efek berlapis bagi pertumbuhan usaha, terutama UMKM. Sertifikasi halal telah terbukti meningkatkan kepercayaan pasar, memperluas akses produk ke ekosistem halal global, serta menciptakan peluang ekspor baru bagi pelaku usaha di daerah. “Sertifikat halal itu bukan sekadar persyaratan administratif. Ia adalah instrumen ekonomi yang mampu membuka pintu-pintu rezeki baru bagi para pelaku usaha. Begitu produk bersertifikat halal, maka nilai tambahnya langsung terasa,” ujarnya. Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo yang hadir pada kesempatan tersebut juga menyampaikan ekonomi dan keuangan syariah harus mampu menjadi solusi dan mengakselerasi pembangunan ekonomi, di antaranya dengan menyelaraskan pengembangannya dengan program prioritas pemerintah saat ini, melalui kolaborasi lintas sektor seperti perbankan dan dunia usaha.
Baca Juga: FWD Insurance Perkuat Peran Perempuan Menjadi Agen Asuransi Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
