BSKDN Gandeng SKALA Kembangkan Pengukuran Dampak Kebijakan Daerah

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Program SKALA terus memperkuat kolaborasi strategis guna mendorong pengukuran dampak kebijakan pasca implementasi (ex-post measurement) di daerah.

Upaya ini dinilai krusial untuk memastikan kebijakan publik tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, dalam kegiatan Mid-Term Review dan pembahasan dukungan utama kolaborasi BSKDN–SKALA Tahun 2025 yang digelar di Command Center BSKDN, Selasa (27/1/2026).

Dalam sambutannya, Yusharto menegaskan bahwa penguatan pengukuran dampak kebijakan merupakan fondasi utama penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurutnya, kebijakan yang baik tidak cukup hanya disusun dan diimplementasikan, tetapi juga harus dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Utamanya kebijakan itu pada implementasinya benar-benar berdampak kepada masyarakat. Karena itu, evaluasi menjadi hal yang sangat penting,” ujar Yusharto.

Melalui kolaborasi ini, BSKDN dan SKALA mendorong penyusunan serta penerapan kerangka pengukuran dampak kebijakan pasca implementasi sebagai dasar evaluasi dan advokasi kebijakan.

Kerangka tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas kebijakan sekaligus menjadi pijakan dalam penyempurnaan kebijakan ke depan.

Selain itu, Yusharto menyampaikan bahwa kerja sama BSKDN dan SKALA juga diarahkan pada pengembangan dasbor kebijakan terintegrasi dengan memanfaatkan data resmi dan big data.

Validitas data akan diperkuat melalui koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data.

Dalam rangka memperkuat kapasitas daerah, BSKDN bersama SKALA juga melakukan sosialisasi panduan praktis penulisan policy brief layanan dasar.

Panduan ini telah dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga riset, asosiasi analis kebijakan, hingga sejumlah pemerintah daerah.

“Policy brief menjadi jembatan antara data, analisis, dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan layanan dasar masyarakat,” tegas Yusharto.

Ke depan, BSKDN berkomitmen mendorong replikasi policy brief serta inovasi kebijakan dari daerah sasaran Program SKALA ke wilayah lain di luar cakupan program.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas dampak praktik kebijakan yang telah terbukti efektif secara nasional.

“Cakupan program harus terus diperluas ke daerah lainnya agar praktik kebijakan yang berhasil dapat direplikasi dan memberikan dampak yang lebih luas,” pungkasnya.