KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus meneguhkan perannya sebagai
Policy Hub, yakni pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris BSKDN, Noudy R.P. Tendean, dalam Seminar Penguatan BSKDN Kemendagri Menjadi Policy Hub yang digelar di Jakarta Command Center BSKDN, Jumat (12/12/2025) lalu.
Baca Juga: 323 Dapur MBG Layani Warga Terdampak Benjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dalam sambutannya, Noudy mengatakan perubahan lanskap pembangunan nasional menuntut tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, responsif, dan berbasis data. Ia menegaskan bahwa perencanaan strategis kini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting yang menentukan arah pembangunan agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. “Kehadiran BSKDN sebagai Policy Hub menjadi sangat penting untuk menjembatani kompleksitas isu, menganalisis data lintas sektor, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan implementatif,” ujar Noudy dalam keterangan resminya, Selasa (16/12/2025). Ia menekankan perlunya penguatan mekanisme analisis dan evaluasi kebijakan agar setiap rekomendasi yang dihasilkan BSKDN memiliki dasar yang kuat dan relevan. Selain itu, integrasi data dan inovasi kebijakan dinilai krusial untuk membangun ekosistem pengetahuan yang mampu mendukung pengambilan keputusan, baik di lingkungan Kemendagri maupun pemerintah daerah. Penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta modernisasi proses bisnis juga disebut sebagai elemen penting dalam mewujudkan BSKDN sebagai simpul kebijakan nasional di bidang pemerintahan dalam negeri.
Baca Juga: Bos BGN Klaim Kasus Keracunan MBG Menurun, Periode Desember Hanya 4 Kasus “Dengan sistem analisis dan data yang terintegrasi, setiap rekomendasi kebijakan BSKDN akan lebih akurat, relevan, dan berdampak nyata. Inilah fondasi yang ingin kita bangun sebagai Policy Hub Kemendagri,” tegas Noudy. Sementara itu, akademisi Universitas Indonesia, Rudi Sumarwono, menambahkan pentingnya pendekatan logis dalam perumusan kebijakan publik. Ia memperkenalkan
Logical Framework Analysis (LFA) sebagai alat dan pendekatan yang dapat digunakan untuk merencanakan, mengelola, memonitor, serta mengevaluasi program berdasarkan hubungan sebab-akibat yang jelas. Menurut Rudi, LFA menuntut kejelasan tujuan, indikator yang terukur, analisis risiko, serta sistem pemantauan yang solid. Pendekatan ini dinilai penting agar kebijakan tidak hanya merespons gejala permukaan, tetapi mampu menyentuh akar persoalan. “Logical thinking sangat diperlukan untuk menghindari kebijakan yang disusun hanya berdasarkan simptom, bukan akar masalah. Tanpa itu, kebijakan berbasis data justru bisa melahirkan persoalan baru,” tegas Rudi. Seminar ini menjadi forum strategis untuk menyatukan pandangan, memperkuat pemahaman, sekaligus mengidentifikasi langkah konkret dalam memperkokoh posisi BSKDN sebagai Policy Hub.
Melalui kegiatan ini, BSKDN berharap dapat mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang lebih presisi, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
