JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berencana untuk memperkuat modal perseroan. Direktur Keuangan BTN, Iman Nugroho Soeko menyebut tahun ini, total pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 17 triliun.

Adapun bentuk dari pendanaan tersebut antara lain sekuritisasi, pinjaman bilateral, sertifikat deposito (Negotiable Certificate of Deposit/NCD) dan obligasi. Iman merinci, untuk sekuritisasi, pihaknya akan menerbitkan sekitar Rp 1,5 triliun.

Dari nilai tersebut sekitar Rp 1 triliun direncanakan dalam bentuk sekuritisasi konvensional, sementara sisanya dengan syariah. "Kami melakukan sekuritisasi dengan PT SMF sekitar bulan Februari (2017)," ujar Iman saat ditemui di kantornya, Jumat (17/3).

Lebih lanjut, Iman menyebut, untuk pinjaman bilateral pihaknya menganggandeng PT Bank ICBC Indonesia dengan nilai mencapai Rp 1 triliun, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Rp 500 miliar dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencapai Rp 2 triliun.

"Pinjaman bilateral lebih murah, karena tidak harus bayar premi penjaminan LPS dan GWM sehingga cost-nya bisa lebih murah dibandingkan pendanaan dari DPK," katanya.

Sementara, untuk opsi pendanaan NCD, bank berkode emiten saham BBTN ini menjelaskan hal tersebut akan diterbitkan secara fleksibel sesuai dengan pendanaan perseroan. Adapun pada akhir Januari lalu, BTN telah menerbitkan NCD sebesar Rp 1,73 triliun.

Sedangkan untuk penerbitan obligasi, BTN berencana untuk menerbitkan sebesar Rp 10 triliun. Namun, Iman mengatakan obligasi akan diterbitkan bertahap hingga tahun depan. "Kuartal II-2017 kami rencana terbitkan Rp 3 triliun sampai Rp 5 triliun, namun tergantung kondisi pasar, bisa juga Rp 3 triliun saja tahun ini," jelasnya.

Adapun selain pendanaan di luar DPK, BTN juga menetapakn 80% dari total laba pada tahun 2016 atau sebesar Rp 2,09 triliun sebagai laba ditahan. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk ekspansi kredit perseroan.

Direktur Utama BTN, Maryono menyebut tahun ini target pertumbuhan kredit BTN diperkirakan mencapai 21-23%. Pihaknya optimis, target tersebut dapat terlampaui seiring membaiknya perekonomian serta pertumbuhan kredit di sektor perumahan. Salah satunya, dengan peningkatan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Rp 12 triliun pada 2016 silam menjadi Rp 19 triliun pada tahun ini.

"Anggaran untuk FLPP tahun ini lebih besar dibanding tahun 2016, mencapai Rp 19 triliun, ini dapat mendorong peningkatan kredit perumahan," tutur Maryono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie