KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berencana melakukan penguatan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban menyatakan aksi korporasi ini akan dilakukan pada November 2022 mendatang. 

“Total rights issue BTN mencapai Rp 4,13 triliun, dimana hak publik sebanyak Rp 1,65 triliun dan pemerintah Rp 2,48 triliun,” ujarnya di Jakarta pada Senin (29/8). 

Ia menjelaskan, skema yang akan digunakan oleh pemerintah dalam rights issue kali ini melalui kucuran penyertaan modal negara (PMN). Dengan dana itu, pemerintah tetap mempertahankan komposisi kepemilikan sahamnya di BTN sebesar 60% dan publik 40%. 

“Tanpa rights issue, BTN hanya bisa menyalurkan pembiayaan 870.000 unit rumah dalam 5 tahun mendatang. Sedangkan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) BTN akan di level 14%, lebih rendah dari syarat minimum 15,4% sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) 17 bila diberlakukan secara penuh," jelasnya.

Baca Juga: Transaksi BI-Fast BCA Capai 67 Juta Kali Per Juni, Ini Pendapatan Fee yang Diraup

Lanjutnya, bila PMN sebesar Rp 2,48 triliun ini diberlakukan, maka BTN bisa menjaga rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) di atas 15,4% hingga 2025. Dengan kapasitas tersebut, BTN mampu melakukan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit rumah dari 2022 hingga 2025. 

Sebab, CAR tier-1 BTN hanya berada di level 12,6% pada kuartal kedua 2022. Padahal rata-rata bank lain sudah berada di atas 20%. Dalam memenuhi kebutuhan modalnya, BTN menggunakan utang dengan biaya yang tinggi sehingga CAR tier-2 mencapai 4,6%, sedangkan rata-rata bank lain kecil dari 2%. 

“Terdapat potensi penurunan CAR akibat meningkatnya ATMR kredit BTN sebesar Rp 58 triliun menjadi Rp 168 triliun atau setara penurunan sebesar 4,7% menjadi 12,6%,” paparnya

Artinya, bila publik tidak menyerap haknya, BTN akan tetap memiliki CAR di atas 15,4% 

“Selain itu, ini dapat menurunkan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sehingga bisa mengoptimalkan laba dan dividen yang diberikan bisa lebih besar,” jelasnya. 

Ia memproyeksikan akumulasi dividen bisa mencapai Rp 1,36 triliun sepanjang 2023 hingga 2025. Juga memperluas lapangan pekerjaan hingga 500.000 pekerja untuk pembangunan setiap 100.000 unit rumah. 

Baca Juga: Hati-hati! Suku Bunga Naik Bisa Bikin Klaim Asuransi Kredit Meningkat

Sebenarnya, manajemen BTN mengusulkan bisa mendapatkan PNM sebesar Rp 2,98 triliun dari aksi korporasi ini. Namun, Kemenkeu menelaah dan meminta restu kepada DPR sebesar Rp 2,48 triliun. 

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo memaklumi hal ini lantaran Kemenkeu memiliki pertimbangan tersendiri. Ia optimis kinerja BTN akan semakin melaju dengan adanya tambahan modal tersebut. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi