KONTAN.CO.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih membutuhkan tambahan anggaran kendati telah melakukan efisiensi.

Alhasil, pada rapat kerja perdana dengan Komisi XI DPR-RI beberapa anggota dewan mengusulkan untuk memasukkan anggaran untuk OJK dalam APBN.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Mahelan Prabantariksa mendukung rencana tersebut. Pasalnya, dengan begitu beban bank dapat ditransformasikan ke dalam penurunan suku bunga kredit.

Wamen BUMN Pastikan Kesiapan Stok Uang Menjelang Lebaran

"Selain iuran OJK, bank juga dibebani iuran premi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," katanya kepada KONTAN, Kamis (28/9).

Bank plat merah ini juga memandang agar usulan tambahan anggaran OJK dari APBN perlu dikaji lebih dalam dengan mempertimbangkan kondisi fiskal yang sedang ketat saat ini.

Terkait dengan kondisi fiskal, BTN juga mengusulkan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan yang lain untuk anggaran OJK. "Misalnya dengan sharing premi LPS mengingat jika kondisi perbankan sehat berarti tidak ada dana talangan bank yang perlu dikeluarkan LPS dan OJK memiliki kontribusi pengawasan sehingga bank tetap sehat," ungkapnya.

Tidak hanya itu, bank bersandi emiten BBTN memandang perlu peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran OJK sehingga penyesuaian besaran iuran bisa menguntungkan seluruh pihak.

Senada, Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja menyetujui jika OJK memperoleh anggaran di luar iuran industri jasa keuangan.

"OJK (bisa) lebih independent kalau anggaran dari APBN dan pertanggung jawabannya lebih jelas," kata Jahja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto