JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk tidak tertarik mengikuti langkah Bank Mandiri untuk melepas obligasi rekapitalisasi ke pasar. Kedua bank plat merah ini berencana memegang surat utang warisan krisis 1997-1998 itu hingga jatuh tempo.

Bank Mandiri berniat melepas obligasi berstatus available for sale (AFS) sebesar Rp 54 triliun. Manajemen ingin menjualnya lantaran yield terus menurun lantaran referensi penghitungan bunga berubah dari SBI 3 bulan menjadi SPN 3 bulan. Paska perubahan ini, yield obligasi rekapitalisasi Mandiri hanya 3%, dari sebelumnya di atas 6%.

Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro mengatakan, BTN tidak mengikuti langkah Mandiri karena seluruh obligasi rekapitalisasi BTN sudah direpokan sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan.

BTN hanya memiliki obligasi rekap Rp 6 triliun - Rp 7 triliun. "Tak signifikan kontribusinya kekinerja bank karena bunganya sudah kami bagi untuk perusahaan lain yang menerima repo surat berharga kami," ujarnya, Selasa (24/4).

Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo, mengatakan, BNI juga tak mengikuti langkah Mandiri karena kebanyakan obligasi rekap BNI fix rate atau berbunga tetap, sehingga masih menguntungkan. "Mandiri mungkin saja menjual karena kebanyakan obligasi rekapitalisasinya berjenis variable rate sehingga rugi kalau di pegang terus," ujarnya.

Berdasarkan laporan keuangan 2011, total obligasi rekapitalisasi milik BNI tinggal 16,57 triliun, turun dibandingkan 2010 sebesar Rp 17,15 triliun.

Bagi Bank Mandiri, penghapusan SBI 3 memang membawa masalah. Pasalnya, penurunan tersebut membuat imbal hasil obligasi rekap turun hingga 2% menjadi 3%. "Bila penurunan bunganya hingga 1%, kami mencatatkan penurunan pendapatan Rp 700 miliar - Rp 800 miliar," kata Pahala N Mansyuri, Direktur Keuangan Mandiri.

Kepala Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo mengatakan BI sedang melakukan kajian masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) jangka panjang sebagai bagian dari operasi moneter BI. "Rencana membeli obligasi rekapitalisasi untuk operasi moneter masih dalam pembahasan," ujarnya. Rencana ini terbentur aturan yang menjadi dasar terbitnya obligasi rekapitalisasi. Selama beleid itu belum berubah, BI sulit menyerap.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Edy Can