KONTAN.CO.ID – BANDUNG. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan sektor perumahan, khususnya di kawasan perkotaan yang kian menghadapi keterbatasan lahan. Salah satu solusi utama yang diusulkan adalah pengembangan hunian vertikal yang terintegrasi dengan transportasi publik. Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu menilai kebutuhan perumahan di wilayah urban, terutama Jakarta dan kota besar lainnya, sudah tidak lagi memungkinkan mengandalkan rumah tapak. Keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah menjadi tantangan utama.
Menurut Nixon, pengembangan hunian vertikal atau apartemen menjadi solusi paling realistis untuk menjawab kebutuhan tersebut. Terlebih jika konsepnya terintegrasi dengan moda transportasi massal, seperti kereta api, yang dapat meningkatkan daya tarik bagi masyarakat.
Baca Juga: Hingga Maret 2026, BTN Mencatat Realisasi Kredit Program Perumahan Rp 2,17 Triliun “Perumahan di kota besar memang harus mengarah ke hunian vertikal. Tanah tidak bertambah, sementara kebutuhan terus meningkat,” ujarnya saat media gathering di Bandung, Jumat (10/4/2026). BTN sendiri telah menginisiasi kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor transportasi, untuk mengembangkan proyek hunian vertikal. Skema ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan akses hunian dekat pusat aktivitas. Selain itu, Nixon juga menyoroti pentingnya standar kelayakan hunian, termasuk luas minimum unit yang dinilai masih terlalu kecil dibandingkan negara lain. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian agar kualitas hidup masyarakat tetap terjaga. Tak hanya fokus pada kawasan perkotaan, BTN juga mengusulkan inovasi pembiayaan untuk meningkatkan kualitas rumah di daerah. Salah satunya melalui penggabungan bantuan pemerintah dengan skema kredit.
Baca Juga: BTN Tawarkan KPR Bunga 2,65% dan Diskon Biaya hingga 76% BTN mengusulkan agar bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dapat dibundling dengan pembiayaan kredit mikro berbasis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan skema ini, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh tambahan pembiayaan untuk renovasi rumah. “Kalau bantuan Rp25 juta digabung dengan kredit mikro Rp25 juta, total Rp50 juta, itu sudah cukup untuk memperbaiki atap, dinding, lantai, hingga sanitasi agar rumah menjadi layak huni,” jelasnya. Skema ini dinilai dapat meningkatkan efektivitas program bantuan pemerintah yang selama ini lebih terbatas pada perbaikan sebagian rumah. Dengan tambahan pembiayaan, hasil renovasi diharapkan lebih komprehensif. BTN juga menilai pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam mengatasi backlog perumahan nasional. Oleh karena itu, perseroan tengah mengembangkan sistem pendataan yang lebih akurat untuk mendukung penyaluran pembiayaan yang tepat sasaran.
Ke depan, BTN berharap pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan yang mendorong percepatan pengembangan hunian vertikal serta inovasi pembiayaan perumahan. "Dengan begitu, permasalahan backlog dan kelayakan hunian di Indonesia dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan," katanya.
Baca Juga: Pastikan NPL Kredit Rumah Tangga Tetap Terjaga, BTN: Sejalan Siklus Ekonomi Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
