KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki tahun 2018, sejumlah bank mulai mengkaji pendanaan non konvensional untuk pembiayaan kredit maupun kebutuhan dana perseroan. Salah satunya antara lain PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BTN) yang mengatakan pihaknya memperkirakan akan mencari pendanaan di pasar mencapai Rp 18 triliun. Direktur Keuangan dan Tresuri BTN Iman Nugroho Soeko mengungkap beberapa instrumen yang akan dipakai untuk mencukupi kebutuhan tersebut antara lain berasa dari pinjaman luar negeri, serta pendanaan pasar modal seperti negotiable certificate of deposit (NCD). Hanya saja, mengenai realisasi pencarian dana tersebut, BTN masih menanti keputusan Pemerintah terkait penerapan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) BTN. "Total kebutuhan mungkin sekitar Rp 18 triliun. Tapi itu tergantung kita ikut FLPP atau tidak, kalau tidak ikut saya rasa kebutuhannya tidak akan begitu banyak," katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (2/1). Lebih lanjut, bank bersandi emiten BBTN ini dalam proses mengkaji pinjaman dana lewat instrumen lain semisal Komodo Bond. "Kami masih hitung, kalau Komodo Bond itu ada kebijakan kepada non residence, kalau di Singapura ada tax treaty 10% mungkin negara lain bisa yang tak ada tax treaty bisa 20%, tergantung," jelasnya. Kendati demikian, sampai saat ini perseroan masih mengutamakan pinjaman di dalam negeri terlebih dahulu. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BTN incar pendanaan non konvensional Rp 18 triliun
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki tahun 2018, sejumlah bank mulai mengkaji pendanaan non konvensional untuk pembiayaan kredit maupun kebutuhan dana perseroan. Salah satunya antara lain PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BTN) yang mengatakan pihaknya memperkirakan akan mencari pendanaan di pasar mencapai Rp 18 triliun. Direktur Keuangan dan Tresuri BTN Iman Nugroho Soeko mengungkap beberapa instrumen yang akan dipakai untuk mencukupi kebutuhan tersebut antara lain berasa dari pinjaman luar negeri, serta pendanaan pasar modal seperti negotiable certificate of deposit (NCD). Hanya saja, mengenai realisasi pencarian dana tersebut, BTN masih menanti keputusan Pemerintah terkait penerapan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) BTN. "Total kebutuhan mungkin sekitar Rp 18 triliun. Tapi itu tergantung kita ikut FLPP atau tidak, kalau tidak ikut saya rasa kebutuhannya tidak akan begitu banyak," katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (2/1). Lebih lanjut, bank bersandi emiten BBTN ini dalam proses mengkaji pinjaman dana lewat instrumen lain semisal Komodo Bond. "Kami masih hitung, kalau Komodo Bond itu ada kebijakan kepada non residence, kalau di Singapura ada tax treaty 10% mungkin negara lain bisa yang tak ada tax treaty bisa 20%, tergantung," jelasnya. Kendati demikian, sampai saat ini perseroan masih mengutamakan pinjaman di dalam negeri terlebih dahulu. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
