KONTAN.CO.ID – JAKARTA.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menilai Kredit Program Perumahan (KPP) berpotensi menjadi solusi kepemilikan rumah bagi sektor informal, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang selama ini terbatas aksesnya terhadap skema subsidi perumahan pemerintah. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa KPP, yang diluncurkan sebelumnya pemerintah pada Oktober 2025 dengan nama KUR Perumahan, dirancang khusus untuk wiraswasta atau pemilik usaha, berbeda dengan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menyasar pekerja formal berpenghasilan tetap. “KPP adalah semacam KPR untuk wiraswasta, karena selama ini mereka relatif sulit masuk ke paket FLPP. Porsinya sangat kecil dibandingkan
fixed income,” ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Baca Juga: BTN Usul Perluasan Skema Subsidi Perumahan hingga Rp 750 Juta Menurut Nixon, KPP hadir untuk menjawab persoalan kepemilikan rumah di sektor informal, baik dari sisi
supply maupun demand. Dari sisi supply, pengembang kecil mendapat plafon pembiayaan hingga Rp 5 miliar yang dapat di-
revolving hingga empat kali, sehingga total potensi pembiayaan mencapai Rp 20 miliar. Sementara dari sisi
demand, plafon pembiayaan bagi pedagang atau pelaku usaha ditetapkan hingga Rp 500 juta, yang dapat digunakan untuk pembelian rumah, renovasi, maupun pembangunan rumah yang sekaligus difungsikan sebagai tempat usaha. “Bagi UMKM, sering kali sulit memisahkan rumah tinggal dan tempat usaha. KPP ini menyasar kebutuhan tersebut, termasuk untuk kios usaha yang menyatu dengan tempat tinggal,” jelas Nixon. Selain memperluas akses hunian, Nixon menilai KPP juga memiliki daya tarik dari sisi profitabilitas bagi BTN. Pasalnya, skema ini menawarkan margin yang lebih baik dibandingkan KPR Sejahtera FLPP yang suku bunganya dipatok maksimal 5%. “Pada KPP, bunga ke masyarakat tetap 6%, tetapi BTN mendapat subsidi bunga dari pemerintah sekitar 5% sampai 5,5%. Dari sisi margin ini tentu lebih baik,” ujarnya.
Baca Juga: Bos BTN Minta Tenor Dana SAL Diperpanjang hingga Dua Tahun BTN pun aktif memasarkan KPP ke berbagai daerah, seiring penetapan program tersebut sebagai salah satu motor pertumbuhan kredit perseroan pada 2026. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalokasikan anggaran KPP sebesar Rp 130 triliun, terdiri dari Rp 113 triliun untuk sisi
supply dan Rp 17 triliun untuk sisi
demand. Sejak peluncurannya, BTN tercatat masih menjadi penyalur KPP terbesar di antara bank-bank lainnya, sejalan dengan peran perseroan dalam mendukung program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. “Program ini diharapkan menjadi solusi baru kepemilikan perumahan bagi wiraswasta dan sektor informal UMKM yang selama ini sulit mengakses hunian,” kata Nixon. Di sisi lain, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan dukungannya terhadap peningkatan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya untuk sektor perumahan melalui BTN. Menurutnya, realisasi KUR BTN tergolong baik dibandingkan bank lain, sementara sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian nasional. “Penambahan kuota KUR BTN dapat mendorong pengembang kecil dan menengah meningkatkan pembangunan perumahan rakyat, sekaligus mendukung program pemerintah,” ujar Herman.
Herman juga mengapresiasi kinerja BTN yang dinilai tetap solid di tengah ketidakpastian ekonomi global, mulai dari tekanan geopolitik hingga perlambatan ekonomi dunia. Ia berharap BTN dapat terus meningkatkan kualitas layanan agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
