JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) masih menunggu restu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merealisasikan rencana right issue tahun ini. Hal ini merupakan kelanjutan setelah BTN mengantongi izin pemerintah untuk melepas 12%-14% sahamnya ke publik. "Persetujuan kami tunggu secara formalitas, terutama harus ada izin dari DPR. Jadi kita belum bisa seleksi underwriter sekarang," jelas Direktur Keuangan BTN Saut Pardede, Selasa (8/2). Ia memaparkan dengan kisaran jumlah saham yang bakal dilepas, maka kepemilikan saham pemerintah akan berkurang dari 72,13% menjadi 58,3% - 60,13%. Adapun porsi kepemilikan saham publik BTN saat ini sebesar 27,87%. "Kami harapkan setelah right issue saham pemerintah jadi 60% dan yang float 40%. Sekarang pemerintah 72%, tapi sebenarnya yang 2% itu Employee Management Stock Option Program (EMSOP) akan habis dengan sendirinya pada saat pegawai meng-exercise," papar Saut Dana yang berpotensi didapatkan dari right issue tersbut bakal digunakan BTN untuk memperkuat kecukupan modal. Mengacu pada laporan keuangan September 2011, rasio kecukupan modal BTN (CAR) tercatat 15,44%. Selain right issue, BTN juga menyiapkan strategi lain untuk memperkuat modal dan menggencarkan penyaluran kredit tahun ini. Sebelumnya, Direktur Utama BTN Iqbal Latanro mengatakan BTN bakal menjaring modal ekspansi melalui wholesale dan penerbitan obligasi. Nilai total obligasi dan wholesale tersebut diharapkan berkisar Rp 4 triliun - Rp 5 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: