JAKARTA. Bank Tabungan Negara (BTN) menjawab tantangan pemerintah dalam program sejuta rumah. Bank pemberi kredit pemilikan rumah (KPR) terbesar TAnah Air ini yakin bisa menyalurkan pembiayaan ke 600.000-700.000 rumah di tahun depan, lebih banyak ketimbang tahun ini 441.000 rumah.

Menurut Maryono, Direktur Utama BTN, soal target pembiayaan program sejuta rumah terkait dengan jumlah nasabah potensial dari segmen menengah bawah yang mencapai 1,5 juta orang. "Saat ini, tantangannya tinggal dari developer atau perusahaan konstruksi yang masih belum berani tumbuh cepat," terang Maryono, Kamis (10/12).

Selain itu, Maryono juga mengantisipasi jika kembali ada perlambatan ekonomi. Karena selama ini, perlambatan ekonomi membuat pendapatan masyarakat menjadi menurun sehingga berpengaruh ke daya beli.

Meski begitu, Maryono juga yakin kondisi ekonomi tahun depan akan membaik. "Kondisi global dan ekonomi makro Indonesia akan membaik. Artinya, pembiayaan rumah akan lebih baik lagi," ujarnya.

Sejalan dengan keyakinan dalam pembiayaan sejuta rumah, Maryono bilang, BTN menargetkan pertumbuhan kredit berkisar 19%-21%. Adapun tahun ini BTN memproyeksikan kreditnya naik 18%-19%.

Maryono pun mengaku tidak kesulitan soal pendanaan. Dia bilang, BTN sudah punya dana komitmen dari Bank ICBC senilai Rp 11 triliun, belum lagi dari BPJS bernilai Rp 20 triliun, dan lembaga-lembaga lain baik dalam negeri maupun internasional.

Iman Nugroho Soeko, Direktur Tresuri BTN menambahkan, saat ini pihaknya terus mengkaji beberapa sumber pendanaan. "Baik itu mencairkan lagi komitmen dari ICBC, obligasi, dan lainnya," tutur Iman. Iman bilang, pinjaman dari ICBC akan dicarikan tergantung nilai swap.

Sementara itu, lanjut Iman, BTN juga masih punya plafon Rp 3 triliun dari obligasi berkelanjutan. Selain itu, sumber pendanaan lain bakal dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Maurin Sitorus, Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupera) menjelaskan, BTN menjadi bank yang paling berkomitmen membiayai rumah subsidi. Padahal, anggaran pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bernilai Rp 5,1 triliun telah habis sejak pertengahan tahun ini.

Artinya, kata Maurin, bank pelaksana, termasuk BTN, telah membiayai rumah subsidi menggunakan dana internal mereka. "Namun pemerintah akan mengganti dana itu lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahuun depan," imbuh Maurin.

Maurin menyampaikan, pemerintah akan menganggarkan dana FLPP sebesar Rp 9,2 triliun. Dari jumlah itu, sebagiannya akan digunakan untuk membayar dana FLPP tahun 2015 yang ditalangi BTN dan sebagian lainnya untuk membiayai rumah subsidi yang baru.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia