KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) telah mendapatkan penempatan dana dari negara sebesar Rp 25 triliun untuk disalurkan ke dalam kredit. Bank ini optimistis penempatan dana itu akan membantu menurunkan biaya dana dan mempercepat penyaluran kredit.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan mengungkapkan bahwa bunga deposito spesial sudah mulai diturunkan sejak dana tersebut diumumkan, dan tren ini akan berlanjut hingga akhir tahun. Maklum, bunga yang ditanggung BTN atas dana pemerintah relatif murah, hanya sekitar 3,82% atau 80,476% dari BI rate yang saat ini berada di level 4,75%.

“Dengan biaya dana yang lebih rendah, Nixon yakin margin bunga bersih (NIM) BTN akan membaik,” kata Nixon, belum lama ini. Pada semester I 2025, BTN berhasil mencatatkan NIM 4,4%, naik dari 3% pada periode yang sama tahun lalu.

Sustainalytics Nobatkan Bank Mandiri Peringkat ESG Risk Rating Tertinggi ASEAN

Baca Juga: BTN Syariah Tambah 2 Kantor di Aceh

Tak hanya itu, penempatan dana itu juga bisa mendorong BTN mempercepat penyaluran kredit.  Nixon bilang, sebelum dana pemerintah masuk, BTN sudah memiliki daftar pipeline kredit baru. Namun, eksekusinya terkendala likuiditas. Kini, setelah masalah likuiditas teratasi, pipeline tersebut siap dijalankan agar tidak direbut bank lain. 

“Persaingan kini bukan lagi soal likuiditas, tetapi soal siapa yang lebih cepat menyalurkan kredit. Pipeline yang ada harus segera diputuskan agar tidak diambil bank lain,” jelas Nixon

Hanya saja, Nixon menegaskan target pertumbuhan kredit BTN tetap 7%–9% pada 2025. Tanpa dana itu, pertumbuhan kemungkinan hanya berada di batas bawah, tetapi dengan likuiditas tambahan, BTN optimistis bisa mencapai batas atas target. Per Juni 2025, kredit BTN sudah tumbuh 6,8% secara tahunan.

Sementara itu, Direktur Treasury & International Banking BTN, Venda Yuniarti, menjelaskan bahwa Rp 25 triliun dari dana tersebut sudah tercatat di rekening giro wajib minimum (GWM) BTN. Namun, dana itu belum bisa langsung memperkuat likuiditas. Dana baru akan masuk likuiditas apabila BTN sudah menyalurkan kredit ke sektor riil dan dilaporkan ke BI.

Sementara rincian sektor rill yang bisa dibiayai dengan menggunakan penempatan dana negara itu masih menunggu arahan dari Kementerian Keuangan. "Kami masih menunggu detailnya karena dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang disebutkan sektor rill saja," ujar Venda.

Baca Juga: Penempatan Dana Pemerintah Rp 200 Triliun ke Himbara, BTN: Perbaiki Biaya Dana

Penempatan dana pemerintah ini dilakukan dalam deposito on call dengan tenor enam bulan dan bisa diperpanjang. Namun, kepastian durasi perpanjangan masih menunggu keputusan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya risiko mismatch, mengingat tenor kredit BTN, terutama Kredit Pemilikan Rumah (KPR), bisa mencapai lebih dari 20 tahun.

Menanggapi hal itu, Nixon mengatakan gap antara jangka waktu kredit dan tenor pendanaan merupakan hal wajar dalam industri perbankan. Ia menegaskan BTN memiliki aset likuit sekitar Rp 40 triliun– Rp 50 triliun yang bisa digunakan sewaktu-waktu. 

Selain itu, kata dia, BTN juga terus menerima angsuran dari nasabah yang dapat dipakai untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo. “Mekanisme pembayaran selalu berjalan. Jadi tidak perlu khawatir BTN tidak bisa membayar utang meskipun tenor kredit panjang.” pungkas Nixon.

Selanjutnya: Pendaftaran Magister UI 2025: Syarat & Biaya Kuliah S2 Terbaru

Menarik Dibaca: Samsung S24 Ultra Bawa Layar Dynamic AMOLED, Lengkap dengan Gorilla Glass Armor

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News