KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membeberkan, 4.000 pengembang atau proyek perumahan tidak bertanggung jawab, sejak 2019. Pernyataan ini dikemukakan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Baca Juga: BTN Akuisisi Victoria Syariah Untuk Spin Off, KNEKS Harap Ada Yang Menyusul
“Ada yang tidak tanggung jawab dan sebagainya, kurang lebih ada 4.000 proyek rumah atau 4.000 developer (pengembang),” tegas Nixon. Di sisi lain, sebanyak 120.000 rumah yang disalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) belum memiliki sertifikat tanah. Oleh karena itu, kata Nixon, BTN terus melakukan perbaikan sebagai data sejak tahun 2019 hingga saat ini. “Kami sudah menyelesaikan 80.000 sertifikat yang tidak jelas itu, oleh upaya BTN sendiri,” sambung Nixon. Upaya tersebut dilakukan oleh BTN dibantu oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN). Dengan begitu, prosesnya bisa jauh lebih cepat. Menurut dia, kasus-kasus dari pengembang tersebut bermacam-macam. Baca Juga: BTN Bermitra dengan LPEI terkait Pengelolaan Dana Ekspor Sehingga, BTN sendiri telah membuat matriks pengembang berdasarkan rating (peringkat), mulai dari platinum, gold, silver, hingga non-rating. “Dan kita temukan memang pada umumnya yang rating-rating jelek itulah yang punya pekerjaan sisa seperti ini,” tuntas Nixon.
