KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN mengusulkan kepada Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditingkatkan, karena saat ini dinilai masih terlalu rendah.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan bahwa sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, BTN berkomitmen untuk memperkuat Program 3 Juta Rumah. Namun, suku bunga FLPP sebesar 5% dianggap menjadi tantangan.

“Selanjutnya ada beberapa tantangan di slide terakhir yang butuh bantuan Bapak Ibu pimpinan Komisi VI DPR. Hal ini juga sudah kami sampaikan kepada pemerintah dan kami dengar ini sedang dalam proses untuk penyesuaian, yaitu suku bunga FLPP yang kami rasa hari ini masih sangat terlalu rendah yaitu 5%,” kata Nixon dalam agenda RDP Komisi VI di Gedung DPR RI, Kamis (21/8/2025).

KB Bank Umumkan Perubahan Nama Legal Perusahaan Menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk

Baca Juga: Penyaluran KPR FLPP di BTN Sudah Capai 94.623 Unit Hingga Pertengahan Tahun 2025

Ia menambahkan, BTN mengusulkan agar suku bunga FLPP dinaikkan menjadi 6%-7%. Untuk mengimbangi kenaikan tersebut, tenor kredit diusulkan diperpanjang 2-5 tahun.

Dengan skema ini, Nixon memperkirakan angsuran debitur bisa lebih ringan, yakni turun sekitar Rp20.000–Rp30.000 per bulan.

Selain itu, Nixon menyoroti sumber pendanaan FLPP yang tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga 25% dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Ia berharap bunga pinjaman dari SMF juga dapat diturunkan.

Baca Juga: FLPP Bukan Dijalankan Kementerian PKP, Fahri Hamzah: BP Tapera di Luar Institusi Kami

“Sumber dana FLPP selain dari APBN ada 25% pinjaman SMF. Ini kami juga sedang mengusulkan agar suku bunganya di-charge turun, karena suku bunga yang di-charge ke customer hanya 5%. Sementara kami harus bayar ke SMF 4,45%. Jadi sama-sama lembaga pemerintah, tapi kami minta agar mereka juga mampu menyesuaikan penurunan suku bunga yang kami rasakan cukup mahal untuk pembiayaan FLPP ini,” ujar Nixon.

Selanjutnya: DPR Minta Menkeu Transparan Soal Penggunaan Anggaran BA BUN Rp 525 Triliun

Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (22/8), Provinsi Ini Siaga Waspada Hujan Lebat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News