JAKARTA. Meski rapat pembahasan rights issue PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) di Komisi XI DPR RI tertunda, namun perseroan optimis rencana itu tetap dapat dilakukan tahun 2012. "Masih bisa di kuartal keempat tahun ini," kata Direktur Utama BTN Iqbal Latanro, Kamis (5/9). Rapat Dengar Pendapat Rights Issues BTN sedianya dilakukan pada Senin, (3/9). Selain jajaran Direksi BTN, rapat terebut juga akan dihadiri Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, Menteri Keuangan mengirimkan surat yang meminta rapat dijadwal ulang. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan hal tersebut karena belum ada keputusan dari Tim Privatisasi. Harry mengaku belum mendapatkan jadwal baru Rapat Dengar Pendapat terkait rencana rights issue BTN. Secara terpisah, Direktur Keuangan BTN Saut Pardede mengatakan perseroan akan mengikuti prosedur. Laporan keuangan yang digunakan untuk review auditor terkait rencana rights issue pun masih bisa berlaku hingga 12 November 2012. "Kami pakai laporan keuangan Juni 2012. Sudah ada review auditor yang berlaku efektif selama 135 hari," tandas Saut. BTN berencana menerbitkan 1,51 miliar saham baru atau setara 12,91% dari total sahamnya. Adapun target dana dari aksi korporasi tersebut berkisar Rp 2,45 triliun dengan perkiraan harga mencapai Rp 1.620 per saham. BTN telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi. Selain itu, perseroan juga menunjuk Credit Suisse (CS) sebagai agen penjual internasional.
BTN yakin gelar right issue kuartal empat
JAKARTA. Meski rapat pembahasan rights issue PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) di Komisi XI DPR RI tertunda, namun perseroan optimis rencana itu tetap dapat dilakukan tahun 2012. "Masih bisa di kuartal keempat tahun ini," kata Direktur Utama BTN Iqbal Latanro, Kamis (5/9). Rapat Dengar Pendapat Rights Issues BTN sedianya dilakukan pada Senin, (3/9). Selain jajaran Direksi BTN, rapat terebut juga akan dihadiri Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, Menteri Keuangan mengirimkan surat yang meminta rapat dijadwal ulang. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan hal tersebut karena belum ada keputusan dari Tim Privatisasi. Harry mengaku belum mendapatkan jadwal baru Rapat Dengar Pendapat terkait rencana rights issue BTN. Secara terpisah, Direktur Keuangan BTN Saut Pardede mengatakan perseroan akan mengikuti prosedur. Laporan keuangan yang digunakan untuk review auditor terkait rencana rights issue pun masih bisa berlaku hingga 12 November 2012. "Kami pakai laporan keuangan Juni 2012. Sudah ada review auditor yang berlaku efektif selama 135 hari," tandas Saut. BTN berencana menerbitkan 1,51 miliar saham baru atau setara 12,91% dari total sahamnya. Adapun target dana dari aksi korporasi tersebut berkisar Rp 2,45 triliun dengan perkiraan harga mencapai Rp 1.620 per saham. BTN telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi. Selain itu, perseroan juga menunjuk Credit Suisse (CS) sebagai agen penjual internasional.
