JAKARTA. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) terus menunjukkan keseriusan menguasai Bank Sahabat Purba Danarta. Bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki TPG Nusantara itu, sudah menyampaikan rencananya ke Bank Indonesia (BI), kendati belum dalam bentuk permohonan resmi.

Berbeda dengan informasi yang beredar sebelumnya, BTPN hanya ingin membeli sebagian saham bank yang berlokasi di Jawa Tengah itu. Jadi, hanya penyertaan modal, bukan pemilik mayoritas. Rumor sebelumnya berhembus, BTPN mengincar posisi pemegang saham pengendali, karena ingin mengubah Sahabat menjadi bank syariah, lalu menggabungkan dengan unit usaha syariah BTPN.

Koordinator BI Wilayah Jateng dan DIY Joni Swastanto mengatakan, BTPN mengkomunikasikan rencana pembelian saham ini ke BI beberapa waktu lalu. "BTPN sedang mengkaji membeli saham, bukan mengakuisisi," ujarnya, kepada KONTAN, pekan lalu.

Namun, Joni belum mengetahui berapa besar jumlah saham yang akan diborong BTPN. "BI hanya terinformasi. Belum ada surat resmi yang masuk," tambahnya.

Menurut sumber KONTAN, pembelian ini strategi BTPN menyiasati keadaan. Seperti kita tahu, BI menunda semua proses akuisisi hingga aturan kepemilikan mayoritas bank terbit. BI telah menyurati RHB Capital, Affin Holdings dan China Construction Bank, yang berencana mengakuisisi Bank Mestika Dharma, Bank Ina Perdana dan Bank Maspion, pada 2011 lalu.

Agar tidak terjebak, BTPN menghindari opsi pemilik mayoritas. Bank ini mengoleksi sebagian saham, hingga BI menerbitkan aturan. Agenda mengubah Sahabat menjadi syariah bakal mulus. Maklum, salah satu pemilik TPG Capital memiliki kekerabatan erat dengan pemilik Sahabat.

Patrick Walujo, salah satu tokoh penting TPG, merupakan menantu Theodore Permadi Rachmat, pemilik PT Triputra Persada Rachmat. Menurut situs BI, Triputra memiliki 95% saham Bank Sahabat. Sementara, Patrick menguasai TPG melalui jalur Northstar Pacific. Patrick dan David Bonderman, pendiri TPG, masuk ke BTPN pada 2008 silam.

Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI, Mulya Effendi Siregar membenarkan rencana BTPN. "Surat resminya belum masuk. Kami menunggu saja," ujarnya.

Sebelum mengajukan permohonan konversi, BTPN harus mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ke Kementrian Hukum dan HAM. Setelah itu mereka baru memasukkan proposal ke BI. "Kami juga akan fit and proper test direksi dan dewan pengawas syariahnya," terang Mulya.

Anika Faisal, Direktur Kepatuhan Bank BTPN, menolak mengomentari informasi ini.Dia hanya mengatakan, BTPN menyiapkan beberapa cara untuk mengembangkan bisnis syariah. "Kami menjajaki berbagai opsi untuk spin off UUS," katanya kepada KONTAN, Minggu (8/1).

Salah satu opsi itu, mengakuisisi bank dan mengubah menjadi syariah. Opsi lain, penyertaan strategis di salah satu bank. "Penjajakan masih berlangsung. Masih banyak tahapan berikutnya terkait akuisisi itu," kata Anika.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Edy Can