JAKARTA. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Eva Kusuma Sundari mempertanyakan alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan saat Presiden Joko Widodo memilihnya sebagai calon tunggal Kapolri. Menurut Eva, KPK justru menempatkan Presiden pada posisi yang sulit.

"Yang saya masalahkan KPK itu timing-nya, dipilih sekarang kenapa enggak dulu-dulu sehingga buat Presiden kini di posisi serba sulit. Kenapa sekarang saat akan dimajukan sebagai calon Kapolri?" ujar Eva, di Jakarta, Rabu (15/1).

Eva pun memprotes sikap Ketua KPK Abraham Samad yang memberikan pernyataan ke media bahwa KPK sudah memperingatkan Presiden Jokowi soal Komjen Budi Gunawan. Menurut dia, informasi yang dimiliki Samad itu seharusnya tidak diumbar ke publik sehingga kini menimbulkan polemik.

"Itu kan hak prerogatif Presiden. Dalam artian ada masukan apa pun, tetap semuanya harus menghormati hak Presiden itu. Apalagi saat dipilih, Komjen Budi Gunawan belum terbukti apa pun," kata dia.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu berpendapat, Jokowi sebenarnya hanya bersikap normatif saat memilih Komjen Budi Gunawan karena nama itu masuk dalam rekomendasi dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Eva mengatakan, Jokowi tidak mungkin menghalangi karir seseorang tanpa ada bukti hukum yang valid.

"Presiden tahu sendiri apa yang dibutuhkannya, sehingga mungkin dengan orang ini Presiden menganggap bisa diajak berlari maka itu harus dihormati. Tapi sudah begini, Presiden jadi serba sulit," kata Eva.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sejak tanggal 12 Januari 2015. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, setelah ini, KPK akan menyampaikan pernyataan resmi mengenai penetapan Budi sebagai tersangka kepada Presiden dan Polri.

Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1KUH Pidana.

Pencalonan Komjen Budi Gunawan untuk menjadi pucuk pimpinan di korps Bhayangkara pun terancam gagal. Beberapa fraksi di parlemen meminta agar uji kepatuhan dan kelayakan ditunda. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie