KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Tantangan pembiayaan di Indonesia saat ini bukan semata ketersediaan dana. Melainkan bagaimana pembiayaan dapat menjangkau sektor riil dan UMKM secara tepat, terjangkau, dan berkelanjutan.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia  (AFPI), Entjik S. Djafar memaparkan, kesenjangan pendanaan masih menjadi tantangan besar pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, persoalan pendanaan tidak hanya soal ketersediaan dana, tetapi juga akses dan literasi keuangan masyarakat.

“Pinjaman daring (pindar) tidak lagi sekadar menjadi alternatif pendanaan, tetapi berkembang menjadi bagian penting dari infrastruktur keuangan nasional, khususnya untuk menjangkau segmen underserved dan unbankable,” ujar Entjik, dalam keterangan resmi, Jumat (30/1). 

Bukti Berikan Layanan Terbaik, Tugu Insurance Sabet Penghargaan Bergengsi

Sementara Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Aviliani menilai Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik. "Namun, pembiayaan perlu lebih diarahkan ke sektor yang berdampak langsung pada perekonomian," ujarny. 

Namun keterbatasan data, tingginya biaya penyaluran, serta model penilaian risiko menjadi penyebab utama masih lebarnya financing gap bagi sektor riil dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pindar memiliki peran strategis untuk mempersempit kesenjangan pembiayaan melalui pemanfaatan teknologi dan data alternatif.

Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar N. Karballa menekankan, pembiayaan harus dijalankan secara bertanggung jawab. “Kredit bukan produk biasa, melainkan kontrak kepercayaan. Karena itu, penyalurannya harus disertai edukasi dan literasi keuangan,” ujarnya.

Baca Juga: YLKI Soroti Risiko Skema Cicilan Tadpole

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 19 Tahun 2025 mendorong perbankan dan lembaga keuangan non-bank, termasuk pindar,  memperluas akses pembiayaan UMKM yang lebih mudah, cepat, dan inklusif.

“OJK mendorong agar kemudahan akses pendanaan tidak hanya terjadi di perbankan, tetapi juga di lembaga keuangan non-bank, termasuk pindar,” kata Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Lainnya OJK, Adief Razali.

Di sisi lain, CEO GoTo Group Hans Patuwo menilai masih banyak masyarakat produktif yang belum terlayani pembiayaan secara optimal. “Tantangannya ada pada keterbatasan data untuk credit scoring dan tingginya cost to serve lembaga keuangan konvensional,” ujarnya.

UMKM penerima pembiayaan pindar mencatat peningkatan omzet rata-rata hingga 121% dan kenaikan aset sebesar 155%. Selain itu, setiap Rp 1 pembiayaan produktif berdampak Rp 6 terhadap perekonomian.

Selanjutnya: Aspirasi Hidup Indonesia (ACES) Didepak dari Indeks LQ45, Ini Tanggapan Manajemen

Menarik Dibaca: Dirut BEI Mudur Terimbas Sentimen MSCI dan Net Sell Asing

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News