KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman menyebut rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tidak dapat dinilai hanya dari besaran persentasenya.

Menurutnya, rasio utang Indonesia yang berada di kisaran 40% terhadap PDB harus dianalisis secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah membayar utang serta kualitas pemanfaatan utang tersebut.

Juniman mengatakan, perbandingan rasio utang Indonesia dengan negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, Amerika Serikat, maupun Jerman tidak bisa dilakukan secara langsung. Sebab, setiap negara memiliki kapasitas fiskal, struktur ekonomi, dan kemampuan pembayaran utang yang berbeda.

"Kita tidak bisa membandingkan rasio utang Indonesia secara langsung dengan Singapura, Jepang, Amerika Serikat, atau Jerman," ujar Juniman kepada Kontan, Minggu (26/7/2026).

Baca Juga: Perry Warjiyo Mundur, DPR Siapkan Uji Kelayakan Calon Gubernur BI Pengganti

Menurut dia, negara-negara tersebut memiliki kemampuan membayar utang yang jauh lebih besar. Selain itu, sebagian besar utang mereka dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan sumber penerimaan di masa mendatang.

"Alasannya sederhana. Pertama, kemampuan membayar utang masing-masing negara berbeda. Kedua, kualitas utangnya juga berbeda," katanya.

Juniman menjelaskan, rasio utang terhadap PDB memang merupakan salah satu indikator yang lazim digunakan oleh lembaga internasional, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), untuk mengukur kesehatan fiskal suatu negara. Namun, menurutnya, indikator tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan dalam menilai kondisi fiskal pemerintah.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti keuangan rumah tangga. Keluarga dengan pendapatan besar dapat memiliki utang dalam jumlah tinggi selama utang tersebut digunakan untuk aktivitas produktif yang mampu menghasilkan tambahan pendapatan.

"Berbeda dengan rumah tangga yang pendapatannya terbatas tetapi memiliki utang besar untuk konsumsi. Ketika pendapatannya terganggu, kemampuan membayar utangnya juga akan bermasalah," jelasnya.

Rasio Pembayaran Utang Dinilai Lebih Penting

Lebih lanjut, Juniman menilai indikator yang lebih relevan untuk diperhatikan adalah rasio pembayaran pokok utang beserta bunganya terhadap pendapatan negara. Menurutnya, indikator tersebut mencerminkan kemampuan riil pemerintah dalam memenuhi kewajiban utangnya.

Baca Juga: Destry Damayanti Resmi Jadi Plt Gubernur BI, Pastikan Stabilitas Rupiah Tetap Terjaga

"Kalau melihat APBN, pembayaran pokok dan bunga utang setiap tahun porsinya sudah sangat besar terhadap penerimaan negara. Itu yang menurut saya perlu menjadi perhatian," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tekanan terhadap nilai tukar rupiah dapat memperbesar beban pembayaran utang pemerintah. Pelemahan nilai tukar berpotensi meningkatkan biaya impor, khususnya impor energi, sehingga kebutuhan subsidi meningkat dan ruang fiskal pemerintah menjadi semakin sempit.

"Apalagi kalau rupiah melemah. Beban impor minyak naik, subsidi meningkat, sehingga kemampuan pemerintah membayar utang juga ikut tertekan," katanya.

Oleh karena itu, Juniman mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menambah utang, terutama ketika ruang fiskal semakin terbatas. Menurutnya, peningkatan utang yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi berpotensi memperbesar beban pembayaran di masa depan.

"Kalau pemerintah tetap memaksakan berbagai program sementara ruang fiskalnya terbatas, kemampuan membayar utang akan semakin terbebani," ujarnya.

Kualitas Penggunaan Utang Jadi Sorotan

Selain besaran utang, Juniman juga menyoroti pentingnya kualitas penggunaan utang pemerintah. Ia menilai sebagian tambahan utang Indonesia masih banyak digunakan untuk membiayai defisit anggaran yang bersifat konsumtif.

Baca Juga: Prabowo Panggil KSSK ke Istana Usai Pengunduran Diri Mantan Gubernur BI Perry Warjiyo

Menurutnya, belanja pemerintah seperti subsidi, bantuan sosial, maupun berbagai program konsumsi memang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, kontribusinya terhadap peningkatan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang dinilai tidak sebesar investasi produktif.

"Belanja seperti subsidi, bantuan sosial, atau program-program konsumtif memang memiliki manfaat, tetapi dampak ekonominya tidak sebesar investasi produktif seperti pembangunan infrastruktur, industrialisasi, atau proyek-proyek yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dalam jangka menengah dan panjang," katanya.

Juniman menilai perbedaan mendasar antara Indonesia dan negara-negara maju terletak pada pemanfaatan utang. Negara seperti Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat cenderung mengalokasikan utang untuk kegiatan yang mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing ekonomi, dan menciptakan pertumbuhan jangka panjang.

"Itulah perbedaan mendasar dengan negara-negara seperti Jepang, Singapura, atau Amerika Serikat, yang sebagian besar utangnya digunakan untuk kegiatan produktif sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan," pungkas Juniman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News