KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota holding BUMN Pertambangan yakni PT Bukit Asam (PTBA) akhirnya mengantongi restu dari pemegang saham untuk memecah nilai saham atau stock split dengan rasio 1:5. Perubahan stock split itu sedianya disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan pada Rabu ini (29/11). Direktur Utama PTBA, Arviyan Arifin bilang perubahan stock split tidak ada kaitannya dengan pembentukan Holding BUMN Pertambangan. Namun, hal itu ditujukan supaya saham PTBA lebih likuid. "Supaya bisa dimiliki oleh masyarakat ya dengan harga yang tidak pecah," terangnya usai konferensi pers Holding BUMN Pertambangan, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/11). Artinya stock split dengan rasio 1:5 itu, nilai nominal saham PTBA akan menjadi Rp 2.000 per saham dari yang sebelumnya diperdagangkan sekitar Rp 11.250 per saham. Saat ini, kata Arviyan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sedang mengurus perubahan itu. "Ya saya tidak tau prosesnya di sana. Kira-kira mungkin tiga mingguan lagi. Pokoknya tahun ini kita selesainya. Mudah-mudahan," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Bukit Asam direstui stock split dengan rasio 1:5
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota holding BUMN Pertambangan yakni PT Bukit Asam (PTBA) akhirnya mengantongi restu dari pemegang saham untuk memecah nilai saham atau stock split dengan rasio 1:5. Perubahan stock split itu sedianya disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan pada Rabu ini (29/11). Direktur Utama PTBA, Arviyan Arifin bilang perubahan stock split tidak ada kaitannya dengan pembentukan Holding BUMN Pertambangan. Namun, hal itu ditujukan supaya saham PTBA lebih likuid. "Supaya bisa dimiliki oleh masyarakat ya dengan harga yang tidak pecah," terangnya usai konferensi pers Holding BUMN Pertambangan, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/11). Artinya stock split dengan rasio 1:5 itu, nilai nominal saham PTBA akan menjadi Rp 2.000 per saham dari yang sebelumnya diperdagangkan sekitar Rp 11.250 per saham. Saat ini, kata Arviyan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia sedang mengurus perubahan itu. "Ya saya tidak tau prosesnya di sana. Kira-kira mungkin tiga mingguan lagi. Pokoknya tahun ini kita selesainya. Mudah-mudahan," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News