JAKARTA. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) siap membangun empat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Beberapa lokasi yang dianggap potensial untuk mengembangkan energi ini yaitu Bangka, Sumatera, Kalimantan Barat, Batam dan Jepara.

Hal itu sesuai isi Buku Putih yang ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, belum lama ini.

Kepala BATAN, Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan, dalam Buku Putih ditargetkan, Indonesia akan memiliki PLTN berdaya 5.000 megawatt (MW) di tahun 2025. "Dengan kapasitas itu, kita bagi menjadi empat PLTN di daerah yang berpotensi," terangnya, di Restoran Raden Bahari, Jakarta, Selasa (16/6).

BPJS Kesehatan Torehkan Prestasi di Indonesia Technology Excellence Awards 2025

Buku Putih yang menguraikan maksud dan tujuan pembangunan pusat nuklir, tidak secara spesifik membahas lokasi pembangunan PLTN. Namun, secara riil, BATAN sudah melakukan studi kelayakan di Bangka yang akan menjadi prioritas utama.

Sementara itu, Kalimantan Barat, Batam dan Jepara juga memiliki potensi bagus untuk membangun PLTN. "Meskipun lokasinya bisa berubah. Jadi itulah esensi buku putih. Itu, dimana juga menggambarkan kebutuhan listrik di tahun 2025," jelasnya.

Namun, semua keputusan tergantung presiden Joko Widodo. Ia juga tak menampik bahwa, pembangunan PLTN adalah pilihan terakhir pemerintah. "Tetapi keputusan ada di Presiden RI, harus ada kata go dulu dari Presiden, baru kita lakukan proses selanjutnya seperti melakukan lelang," kata Djarot.

Padahal, kata Djarot, saat ini sudah banyak investor dari berbagai negara yang tertarik bangun PLTN di Indonesia. Sakag satunya Rusia, Tiongkok dan Perancis yang memperhitungkan potensi PLTN di Indonesia. 

Dari negara yang berkomitmen membantu Indonesia, Djarot menyebut Rusia yang paling bersemangat. Bahkan BATAN dan Rusia telah menandatangani kerjasama, meskipun tidak mengikat, kerjasamanya untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Rusia sangat ingin masuk ke Indonesia. Kita sudah MoU (nota kesepahaman) dengan Rusia. Bukan mengikat tapi jaminan kerjasama untuk litbang dan bangun SDM," ujarnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 79/2014. Djarot menambahkan, bahwa Indonesia menargetkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai 23% sampai tahun 2025. Djarot mengklaim, tanpa EBT Tenaga Nuklir. Maka bauran EBT 23% tidak akan tercapai.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News