JAKARTA. Bank Tabungan Negara (BTN) akan melakukan sekuritisasi aset kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 750 miliar awal November mendatang. "Saat ini sedang dalam proses. Kita sudah registrasi pertama ke Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan sedang menunggu komentar dari Bapepam-LK," ujar Saut Pardede, Direktur Tresuri BTN.Saut berharap pada bulan November tersebut sekuritisasi sudah efektif. "Artinya seluruh proses telah selesai dan uangnya telah diterima oleh BTN. Saat ini, pemasaran sudah dilakukan oleh para underwriter kita," tutur Saut. Sebelumnya, BTN telah dua kali melakukan sekuritisasi aset KPR pada tahun 2009. Sekuritisasi pertama sebesar Rp 111 miliar, dan yang kedua sebesar Rp 391 miliar.Menurut Saut, dana yang diterima oleh BTN ini ke depannya akan digunakan untuk tiga hal. Pertama, sebagai sumber dana baru untuk menyalurkan kredit. Kedua, untuk maturity mismatch. Sekadar informasi, sumber dana bank untuk menyalurkan pinjaman biasanya berasal dari dana jangka pendek, seperti dana pihak ketiga (DPK), sedangkan untuk KPR dibutuhkan dana jangka panjang. Jadi ada ketidakcocokan di jangka waktu. Ketiga, untuk memperbesar kapasitas BTN dalam menyalurkan KPR.Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebagai arranger dan standby buyer sekuritisasi BTN mengaku, BTN melakukan ini karena membutuhkan likuiditas untuk memperbesar KPR. Direktur Utama SMF Erica Soeroto mengatakan, sekuritisasi ini mengubah aset KPR yang tidak liquid menjadi instrumen surat modal yang likuid. Erica menambahkan, dengan melakukan sekuritisasi ini berarti BTN menjual hak tagih KPR-nya kepada investor yang sudah dalam bentuk surat berharga. "Kemudian dapat diperjualbelikan kembali," imbuhnya.Menurut Erica, apa yang dilakukan oleh BTN berbeda dengan sub prime yang terjadi di Amerika Serikat. "Di Amerika, KPR yang dijual adalah KPR yang berkualitas tidak baik. Mereka memberikan KPR kepada orang yang tidak punya penghasilan sehingga tidak dapat membayar tagihan," jelas Erica.
Bulan depan, BTN akan sekuritisasi aset KPR Rp 750 M
JAKARTA. Bank Tabungan Negara (BTN) akan melakukan sekuritisasi aset kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp 750 miliar awal November mendatang. "Saat ini sedang dalam proses. Kita sudah registrasi pertama ke Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan sedang menunggu komentar dari Bapepam-LK," ujar Saut Pardede, Direktur Tresuri BTN.Saut berharap pada bulan November tersebut sekuritisasi sudah efektif. "Artinya seluruh proses telah selesai dan uangnya telah diterima oleh BTN. Saat ini, pemasaran sudah dilakukan oleh para underwriter kita," tutur Saut. Sebelumnya, BTN telah dua kali melakukan sekuritisasi aset KPR pada tahun 2009. Sekuritisasi pertama sebesar Rp 111 miliar, dan yang kedua sebesar Rp 391 miliar.Menurut Saut, dana yang diterima oleh BTN ini ke depannya akan digunakan untuk tiga hal. Pertama, sebagai sumber dana baru untuk menyalurkan kredit. Kedua, untuk maturity mismatch. Sekadar informasi, sumber dana bank untuk menyalurkan pinjaman biasanya berasal dari dana jangka pendek, seperti dana pihak ketiga (DPK), sedangkan untuk KPR dibutuhkan dana jangka panjang. Jadi ada ketidakcocokan di jangka waktu. Ketiga, untuk memperbesar kapasitas BTN dalam menyalurkan KPR.Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebagai arranger dan standby buyer sekuritisasi BTN mengaku, BTN melakukan ini karena membutuhkan likuiditas untuk memperbesar KPR. Direktur Utama SMF Erica Soeroto mengatakan, sekuritisasi ini mengubah aset KPR yang tidak liquid menjadi instrumen surat modal yang likuid. Erica menambahkan, dengan melakukan sekuritisasi ini berarti BTN menjual hak tagih KPR-nya kepada investor yang sudah dalam bentuk surat berharga. "Kemudian dapat diperjualbelikan kembali," imbuhnya.Menurut Erica, apa yang dilakukan oleh BTN berbeda dengan sub prime yang terjadi di Amerika Serikat. "Di Amerika, KPR yang dijual adalah KPR yang berkualitas tidak baik. Mereka memberikan KPR kepada orang yang tidak punya penghasilan sehingga tidak dapat membayar tagihan," jelas Erica.
