JAKARTA. Pemerintah memastikan akan memperluas fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi penyangga ketahanan pangan nasional,  bukan sekedar mengurusi pasokan beras saja.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan saat ini Kementerian PAN-RB telah melakukan pembahasan awal dengan Kementerian Pertanian soal penguatan fungsi Bulog. Apalagi, Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkannya.  "Perintah presiden itu akan kita lakukan," ujarnya akhir pekan lalu.

Ada beberapa usulan penguatan kelembagaan Bulog, yakni dengan menambah kewenangan lembaga ini. Pertama, kewenangan dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk pengadaan stok pangan nasional. Kedua, kewenangan mengeluarkan uang untuk membeli stok pangan nasional. Ketiga, kewenangan untuk mengendalikan harga di pasar. Keempat, kewenangan untuk melakukan penindakan bagi pihak yang merugikan ketahanan pangan dan kestabilan harga pangan.

Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyantini menambahkan, nantinya penguatan kelembagaan Bulog sebagai lembaga ketahanan pangan harus dikonsolidasikan agar tak tumpang tindih dengan lembaga lain. Dalam pembicaraan awal, Bulog bisa berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga negara non kementerian.

Adapun kepada KONTAN, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, Bulog bisa dikembalikan fungsinya seperti sebelumnya, yakni dijadikan penyangga pangan seperti sebelum tahun 1999. "Dulu IMF keblablasan, dengan mengerdilkan peran Bulog," tandas Bambang.

Dengan status Perum menyulitkan Bulog menjalankan peran sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam mengendalikan pangan yang diatur pemerintah. Efekny, harga-harga yang seharus dikendalikan pemerintah menjadi mainan tengkulak. Jadi  "Arahnya, akan kami kembalikan seperti dulu," kata Bambang.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio  bilang, penguatan Bulog penting dilakukan karena selama tak ada kontrol dalam pengendalian harga. Agar lembaga ketahanan pangan ini bisa berjalan bagus, kata Agus, kelembagaan Bulog ini ada di luar BUMN agar tak terbebani dengan kewajiban mendapatkan keuntungan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie