JAKARTA. Perusahaan Umum (Perum) Bulog menyiapkan amunisi menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Rencananya, perusahaan pelat merah ini akan mengajukan permohonan jaminan kredit pada pemerintah dengan nilai lebih dari Rp 1 triliun untuk pengadaan produk pangan berupa beras, jagung, dan kedelai.

Djarot Kusumayakti, Direktur Utama Bulog mengatakan, pihaknya siap memenuhi amanat Perpres Nomor 48/2016 yang mengatur soal penugasan bagi instansinya untuk ketahanan pangan. Dia bilang, kebijakan ini juga memberikan kemudahaan bagi Bulog dalam pengadaan produk pangan lewat jaminan kredit.

"Karena kebijakan itu bentuknya penugasan, maka pemerintah dapat mengeluarkan jaminan untuk kami, sehingga akan mempermudah bagi Bulog," kata Djarot, Rabu (8/6).

Menurut dia, dengan jaminan kredit, Bulog bisa mendapat kemudahan meminjam dana dari lembaga keuangan dalam negeri. Misalnya, mendapatkan suku bunga rendah sehingga bisa mengurangi beban perusahaan, dan tidak terkena batas maksimum pemberian kredit dari lembaga keuangan.

Saat ini, Bulog sedang mengkaji kebutuhan jaminan kredit untuk pengadaan beras, jagung, dan kedelai. Rencananya, dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengajukan permohonan tersebut ke Kementerian Keuangan.

Sayangnya, Djarot tidak mau merinci nilai kebutuhan untuk jaminan kredit ini, sebab masih dalam kajian awal. "Belum bisa kami sebut nilai sekarang, tapi yang pasti lebih dari Rp 1 triliun," ujar dia.

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, dalam Perpres Nomor 48/2016 telah disebutkan sebelas komoditas pangan yang harus dijaga stabilitasnya. Di mana, tiga komoditas yakni padi, jagung dan kedelai menjadi tugas Bulog.

Sedangkan untuk tujuh komoditas lain bisa ditugaskan ke Bulog atau BUMN lain. Ketujuh komoditas tersebut yakni, gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabe, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam.

Darmin bilang, dalam penugasa tujuh komoditas ini harus lebih dulu melalui penetapan berdasarkan peraturan menteri. "Untuk komoditas di luar beras menang busa BUMN lain dan Bulog juga bisa. Tapi, dalam pelaksanaannya harus ada penugasan, bukan langsung otomatis," kata Darmin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia