KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk membangun 100 unit gudang baru dalam mendukung ketahanan pangan nasional. 

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengingatkan agar pemerintah melihat proyek ini dalam bingkai sistem logistik yang lebih luas. Menurutnya, kebutuhan di lapangan bukan sekadar ruang penyimpanan. 

"Gudang itu tidak berdiri sendiri. Harus direncanakan holistik, mencakup pengering (dryer), fasilitas transportasi, hingga kepastian infrastruktur pendukungnya," ujar Khudori kepada Kontan, Kamis (23/4/2026). 

Baca Juga: Kementerian PKP, BPN, dan Kemendagri Sinkronkan Tata Ruang, Izin Perumahan Dipercepat

Ia menilai, label 100 unit tersebut sebaiknya tidak seluruhnya berupa gudang penyimpanan. Sebagian bisa dialokasikan untuk infrastruktur pasca-panen lainnya yang jauh lebih mendesak bagi stabilitas harga. 

Terkait komoditas beras, Khudori menyoroti bahwa kapasitas gudang yang dimiliki Bulog sebenarnya sudah mencapai 3,5 juta ton. Namun, mayoritas merupakan infrastruktur lama yang butuh sentuhan teknologi. 

"Gudang Bulog itu butuh modernisasi. Saat ini kebanyakan masih gudang biasa yang buka-tutup manual, bukan gudang modern yang suhu dan kelembapannya diatur otomatis," lanjutnya. 

Alih-alih terus menambah bangunan baru, pemerintah disarankan melakukan revitalisasi pada gudang-gudang eksisting. Hal ini dianggap lebih efektif daripada hanya mengejar angka kapasitas simpan tanpa ada perputaran stok yang sehat. 

Baca Juga: Pergantian Dua Dirjen Kemenkeu Saat Defisit Melebar, Ekonom Wanti-wanti

Khudori juga memberikan catatan keras soal fenomena penumpukan stok. Menurutnya, stok yang besar di gudang tidak akan berguna bagi stabilitas harga jika tidak dialirkan ke pasar saat harga melonjak.

"Buat apa stok ditumpuk tapi tidak dialirkan? Kalau stok di pedagang dan penggilingan ditarik semua ke gudang tapi harga di pasar tetap tinggi, itu justru menjadi problem sendiri," tegasnya.

Untuk komoditas jagung, ia mencontohkan pentingnya integrasi lokasi. Saat ini, wilayah seperti Gorontalo dan NTB merupakan produsen jagung besar, namun minim pabrik pakan dan fasilitas pengering (silo), sehingga biaya angkut menjadi mahal.

Ia memperingatkan pemerintah agar cermat dalam menentukan titik pembangunan agar tidak berakhir menjadi aset yang tidak terpakai. 

"Jangan sampai setelah dibangun tanpa perencanaan memadai, investasinya besar, lalu nanti malah nganggur," pungkas Khudori.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News