KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waweso mengatakan, Bulog telah menyiapkan sejumlah persiapan pendistribusian minyak goreng curah mulai dari skema pendistribusian hingga pendanaan.

Budi Waseso atau yang biasa disapa Buwas menyebutkan skema distribusi yang disiapkan bulog ada dua diantaranya menggunakan skema lewat bantuan yang diprogramkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Selanjutnya, Bulog sebagai distribusi murni ke pasar untuk kegiatan komersil.

“Prinsipnya, Bulog tidak akan melakukan sendiri. Untuk Kemensos datanya sudah ada di PT Pos Indonesia, sedangkan yang untuk pasar akan dibantu BGR Logistikk karena mereka punya jaringan dan sistem ke pasar,” tutur Buwas, pada awak media di Kantor Bulog, Selasa (10/5)

Baca Juga: Menteri Koperasi UKM Ingin Petani Sawit Ikut Produksi Minyak Goreng

Selanjutnya untuk skema pendanaan juga telah disiapkan. Dana ini berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Buwas menjelaskan dalam skema pendanaannya, Bulog akan diberi kucuran dana 80 persen oleh BPDPKS terlebih dahulu dan 20 persennya akan diberikan kepada Bulog setelah pendistribusian minyak curah dan audit selesai.

“Untuk berapa jumlahnya masih belum tahu. Karena ini masih di koordinasikan oleh pemerintah, dan apakah nanti skema pendanaannya berubah ini juga belum tahu,” tambah Buwas.

Selain itu dalam pendistribusiannya, Bulog juga telah mengantisipasi jika ada pendistribusian yang rembes. Untuk mengantisipasi itu Bulog mengusulkan untuk membuat kemasan sederhana untuk minyak goreng curah yang disubsidi.

Dia menjelaskan , kemasan ini nantinya akan diberi tanda subsidi agar beda. Dengan begitu tidak akan lagi kasus minyak goreng yang dikemas kembali oleh produsen yang nakal.

“Untuk kemasannya seperti apa? mungkin prinsipnya seperti gas LPJ yang subsidi, itu kan berbeda dengan yang non subsidi. Selain itu tidak akan tidak dikemas kembali, kalau polosan orang bisa membeli dalam jumlah banyak dan dikemas kembali,” tuturnya.

Baca Juga: Sinergi dengan Satgas Pangan &Bea Cukai, Kemendag Gagalkan Ekspor Migor ke TimorLeste

Meski skema yang dirancang oleh Bulog sudah siap, Buwas mengatakan bahwa perum Bulog masih menunggu regulasi dari pemerintah. Menurutnya penugasan distribusi minyak goreng adalah hal yang baru maka perlu ada regulasinya.

Dan saat ini pemerintah masih membahas, terkait regulasi dan teknis apa yang nantinya akan dipilih untuk pendistribusian di lapangan.

“Tapi saya yakin begitu ini diputuskan pasti minyak goreng pasti bisa 14 ribu. Kenapa? Karena sekarang kan juga gabisa ekspor. Dan bahan baku minyak goreng juga gapernah kurang, ya semoga pembahasan cepat selesai dan kita bisa langsung bisa distribusi,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .