KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog kembali mendapatkan penugasan untuk penyaluran bantuan pangan beras tahap III hingga Desember 2024. 

Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari mengungkapkan Bulog sudah mendapat penugasan untuk penyaluran bantuan pangan beras tahap III. 

"Benar kami sudah mendapatkan penugasan penyaluran bantuan pangan beras untuk Agustus, Oktober dan Desember," kata Epi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) inflasi Mingguan, Senin (8/7). 

Fundamental Tetap Kuat, Pasar Respons Positif Saham BBCA

Baca Juga: Bulog Mengaku Jadi Korban atas Laporan Penggelembungan Harga Beras Impor

Epi menyebut penugasan itu telah diterima Perum Bulog sejak tanggal 7 Juni 2024 lalu melalui Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 165/TS.03/K06/2026. 

Epi menyebut penugasan ini merupakan kelanjutan dari program penyaluran bantuan pangan beras yang sudah dimulai sejak awal tahun lalu untuk kurang lebih 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). 

"Sehingga pada Juli ini kami harus menyelesaikan penyaluran bantuan pangan tahap II dan penyaluran pasokan beras SPHP ke pasar," ungkap Epi

Lebih lanjut, Epi turut melaporkan realisasi penyaluran bantuan pangan. Pada tahap I 2024 penyaluran bantuan pangan beras telah terealiasi sebanyak 99,64% atau 657.752 ton beras. Adapun penyaluran yang belum rampung yaitu di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. 

Sementara Bantuan Pangan Tahap II telah tersalurkan sebanyak 94,78% atau 656.643 ton. 

"Terdapat 15 provinsi yang telah selesai dan sisa 23 provinsi yang belum," tambahnya. 

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut bahwa pihaknya akan menambah anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk memenuhi program bantuan pangan beras serta daging ayam dan telur pada semester II-2024. 

Baca Juga: Ada Laporan Dugaan Mark Up Harga Impor Beras, Bapanas: Kami Regulator

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Alokasi bantuan beras dan bantuan daging ayam dan telur yang akan diperpanjang 3 bulan yaitu pada Agustus, Oktober dan Desember. 

"Untuk  pembayarannya ini akan menambah biaya Rp 11 triliun," kata Sri Mulyani. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News