KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog menggandeng pihak swasta untuk mengolah 2 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi beras premium. Langkah ini diambil lantaran kapasitas penggilingan milik Bulog dinilai belum mencukupi untuk menyelesaikan target tersebut dalam waktu efektif sekitar empat bulan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Bulog menggandeng Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi Seluruh Indonesia (Perpadi) untuk mempercepat pengolahan stok beras pemerintah menjadi beras komersial.

“Bulog sendiri juga tidak akan mampu untuk mengolah sebesar itu. Oleh karena itu kami bersinergi dengan Perpadi dalam rangka mengolah cadangan beras pemerintah sejumlah 2 juta ton menjadi beras komersial,” ujar Rizal dalam konferensi pers, Senin (13/7).  

Baca Juga: Depresiasi Rupiah Berdampak Ganda bagi APBN, Pemerintah Perlu Evaluasi Asumsi Makro

Menurut dia, keterlibatan penggilingan swasta menjadi penting mengingat waktu yang tersedia untuk menyelesaikan pengolahan tersebut tinggal sekitar empat bulan. 

Beras yang berasal dari stok CBP di gudang Bulog nantinya akan diproses melalui skema rice to rice menjadi beras premium.

“Kami harus dibantu oleh teman-teman pihak swasta karena waktu yang diberikan untuk mengolah cadangan beras pemerintah menjadi 2 juta ton beras komersial tinggal sekitar empat bulan lagi efektifnya,” katanya.

Rizal menjelaskan, kerja sama Bulog dengan Perpadi bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, organisasi pengusaha penggilingan padi tersebut telah menjadi mitra Bulog dalam program penyerapan gabah dan beras, mulai saat realisasi pengadaan 3 juta ton pada tahun lalu hingga target penyerapan 4 juta ton pada tahun ini.

Kali ini, ruang lingkup kerja sama diperluas dari penyerapan gabah menjadi pengolahan stok CBP menjadi beras premium yang akan dipasarkan secara komersial.

Sementara itu, Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menyatakan siap mendukung penugasan tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemandirian pangan.

“Perlu sinergi antara pemerintah dengan semua komponen termasuk pelaku bisnis. Kami sepenuhnya mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk menuju kepada kemandirian pangan dan kedaulatan pangan,” ujarnya.

Rizal menambahkan, Bulog tidak hanya melibatkan Perpadi, tetapi juga membuka peluang bagi penggilingan swasta lain yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Penggilingan yang dipilih harus mampu menghasilkan beras berkualitas agar produk yang dipasarkan tetap bersih, higienis, dan layak dikonsumsi masyarakat.

“Yang kita libatkan adalah penggilingan-penggilingan yang memiliki standarisasi yang sudah ditentukan dan bisa menghasilkan beras berkualitas,” katanya.

Di sisi lain, Bulog mencatat realisasi penyerapan beras hingga 13 Juli 2026 telah mencapai sekitar 3,2 juta ton atau sekitar 83% dari target pengadaan 4 juta ton tahun ini. Sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan bahkan telah mencapai target penyerapan 100%, sehingga berpeluang melampaui target hingga akhir tahun.

Baca Juga: Airlangga: Afirmasi Rating BBB dari S&P Bukti Kepercayaan Dunia terhadap Ekonomi RI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News