KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog menyulap aset gudang tak terpakai khususnya di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk dijadikan kawasan bisnis. 

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, upaya ini dilakukan Bulog untuk memaksimalkan aset yang mencapai Rp 53 triliun. 

“Total aset Perum Bulog itu mencapai Rp 53 triliun, betapa besarnya aset tersebut. Tapi, sayangnya aset-aset kita ini tidak diberdayakan,” kata Ahmad di dalam Peresmian Kawasan Bisnis Perum Bulog, Beloft, di Jakarta Utara, Kamis (2/10/2025). 

Telkom Indonesia Cetak Laba Bersih 11 T, Bisnis Data dan IT Service Jadi Penopang

Ahmad bahkan mengakui saat ini masih ada ratusan aset Bulog yang belum dimanfaatkan dengan baik di beberapa wilayah tanah air. 

Baca Juga: Bulog Siap Guyur Bantuan Pangan Beras hingga Akhir Tahun

Untuk itu, pihaknya juga mengajak beberapa pengusaha, calon investor yang tertarik untuk dapat bersinergi mengembangkan aset tidur milik Bulog. 

“Itu silahkan nanti teman-teman pengusaha dari seluruh tanah air, bisa bersinergi dengan Bulog untuk mengembangkan aset-aset tersebut, sesuai dengan aturan dan juga ketentuan pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan,” ujarnya. 

Sementara itu, Direktur Bisnis di Perum Bulog Febby Novita mengatakan sebagai salah satu langkah awal, Perum Bulog turut meluncurkan kawasan bisnis Perum Bulog, Beloft, di Jakarta Utara, hari ini. 

Febby menyebut kawasan bisnis ini memiliki luasan 4 hektare dan dulunya merupakan bekas gudang Bulog yang sudah lama tidak terpakai. 

“Sudah ada teman-teman menyewa dalam setahun ini Rp 34 miliar, lumayan Kalau kawasan sini 4 hektare Pak, tapi yang ada bangunannya 2 hektare,” ujar Febby. 

Baca Juga: Bulog Pastikan Kualitas Beras Aman di Tengah Isu 300.000 Ton Terancam Disposal

Febby menyebut nilai aset tidur Bulog di kawasan DKI Jakarta sebetulnya mencapai 53 hektar. Dengan luasan ini, Bulog harus setor Pajak Bumi Bangunan (PBB) kepada negara mencapai Rp 12 miliar setiap tahunnya. 

“Tapi kalau kita sewakan lumayan untuk membantu Pak Hendra membayar PBB,” ungkapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News