KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog kembali menerapkan kebijakan fleksibilitas harga sebesar 10% di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk pengadaan gabah dan beras mulai Juni sampai Oktober 2018. Keputusan itu adalah hasil rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Perekonomian beberapa waktu lalu.

Direktur Pengadaan Perum Bulog Andrianto Wahyu Adi mengatakan bahwa pihaknya siap menjalankan keputusan untuk menaikkan harga pembelian gabah dan beras 10% dari HPP di tingkat petani dan penggilingan beras. "Kami akan menjalankan keputusan itu mulai Juni ini," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (7/6).

Sebelumnya Adrianto mengakui, Bulog sempat menghentikan pembelian gabah dan beras dengan skema fleksibilitas harga 10%. Namun setelah dievaluasi, kebijakan tersebut dinilai perlu diteruskan. Mengingat bulan Juni-Oktober 2018 merupakan musim gadu, dimana hasil panen beras kualitasnya lebih baik dibandingkan musim sebelumnya.

Dalam surat tertanggal 5 Juni 2018 bernomor 268 tahun 2018 yang diperoleh KONTAN. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, perlunya penerapan fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras 10% di atas HPP. Salah satu pertimbangannya adalah masih rendahnya stok Bulog saat ini yang di bawah 2,5 juta ton. Selain itu juga rendahnya pendapatan petani sekitar Rp 1,2 juta per bulan.

Bulog sendiri menyerap gabah dan beras sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah. Dalam Inpres itu disebutkan, harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani adalah sebesar Rp 3.700 per kilogram (kg).

Sementara harga GKP di penggilingan Rp 3.750 per kg dan harga gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp 4.600 per kg, GKG di gudang Bulog Rp 4.650 per kg , dan HPP beras di gudang Bulog Rp 7.300 per kg.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Beras dan Padi (Perpadi) Sutarto Alimoeso menilai, keputusan menaikkan pembelian gabah dan beras 10% di atas HPP merupakan keputusan tepat. Dengan putusan itu semangat petani akan terdorong.

"Yang penting bagi kami, HPP itu harus sejalan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), artinya jangan merugikan industri penggilingan," sarannya. Ia menilai HET sekarang belum ideal bagi industri penggilingan, karena itu perlu juga dievaluasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini