KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Adanya perubahan dari skema Beras Sejahtera (Rastra) ke skema Bantuan Pangan Non Tunai membuat peran Bulog dalam penyaluran beras semakin berkurang. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, Bulog perlu melakukan inovasi agar berasnya dapat terserap dalam skema BPNT.

Peneliti CIPS Galuh Octania mengatakan, untuk mencegah menumpuknya beras di gudang Bulog, Bulog harus berinovasi untuk memperbaiki kualitas stok berasnya sehingga bisa langsung dijual atau disalurkan lewat BPNT. 

Galub berpendapat, beras Bulog kurang diminati oleh para penerima manfaat BPNT. Kurang diminatinya beras Bulog ditunjukkan oleh berkurangnya penyaluran beras Bulog karena pemilik e-warong lebih mengutamakan untuk menyetok beras dari non-Bulog.

Galuh pun menilai, Bulog harus meningkatkan daya tarik produknya agar lebih diminati oleh masyarakat, terutama para penerima BPNT. Tak hanya itu, pemerintah pun disarankan memberi fleksibilitas kepada Bulog dalam menyerap beras, salah satunya dengan mempertimbangkan evaluasi HPP yang penerapaannya sudah tidak efektif. Hal ini penting untuk memperlancar skema penyerapan beras melalui BPNT.

“Bulog juga perlu memperhatikan persoalan harga dan distribusi karena tentu masyarakat akan lebih memilih untuk membeli beras dengan harga terjangkau dan pelayanan yang cepat dan tepat," ujar Galuh seperti yang tertera dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Selasa (25/6).

Tak hanya itu, Bulog pun diharapkan dapat melaksanakan manajemen fungsinya dengan lebih baik, apalagi Bulog masih mengemban tugas dari pemerintah yakni mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sementara itu, transformasi bansos rastra menjadi skema BPNT sudah dilakukan secara bertahap sejak 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini pun bertujuan agar para penerima dapat memperoleh bantuan pangan, khususnya beras dan telur, lewat sistem non-tunai/kartu elektronik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli