KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog mengusulkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras di gudang menjadi Rp 12.250 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp 12.000 per kg. 

Usulan ini merupakan respons dari penugasan pemerintah terhadap Bulog untuk menyerap 3 juta ton setara beras pada periode Januari-April tahun ini. 

"Perum Bulog mengusulkan Rp 12.250 per kg, tapi sekali lagi harga pembelian pemerintah (HPP) keputusannya di rapat terbatas (ratas)," kata Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, di Kantornya, Rabu (22/1). 

Lebih dari 20 Tahun Haji Robert Dedikasikan Hidup untuk Santri Tahfidz Al-Qur’an

Baca Juga: Bulog Ditargetkan Serap 3 Juta Ton Beras selama Januari- April 2024

Wahyu mengatakan usulan itu memang sudah disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan. 

Menurutnya, kenaikan ini dibutuhkan agar Bulog lebih lincah dalam menyerap beras dari mitranya. Apalagi, target penyerapan beras juga naik menjadi 3 juta ton dari sebelumnya 2 juta ton. 

Meski begitu, kepastian kenaikannya harus melalui keputusan ratas yang di pimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Sementara, saat ini pihaknya mengatakan HPP yang berlaku di gudang tetap Rp 12.000 sesuai aturan lawas. 

"Jadi sepanjang ini masih diusulkan, bagian dari ihtiar ini kami selalu operator harus siap menyerap sesuai HPP," ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menargetkan Perum Bulog bisa serap beras sebanyak 3 juta ton pada periode panen Januari - April 2025 ini. 

Baca Juga: Penyerapan Beras Petani 70% saat Panen Raya Padi

"Telah disepakati dalam rapat Perum Bulog harus beli 3 juta ton dalam waktu pendek ini Januari hingga April dalam bentuk beras," kata Zulkifli dalam Rakortas, di Kantor Kemenko Pangan, di Jakarta, Rabu (22/1). 

Zulkifli mengaku telah menyetujui usulan Bulog terkait perubahan HPP menjadi Rp 12.250/kg. Menurutnya, usulan ini akan di usulkan di tingkat Ratas bersama Kepala Negara. 

"Kami setuju kami akan lihat dan bawa ke Ratas karena rakortas tidak bisa melebihi putusan ratas," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News