KONTAN.CO.ID - Pemerintah memiliki ambisi besar baru bidang pengembangan riset dan inovasi di dalam negeri. Pekan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovai Nasional (BRIN).

Pelantikan tersebut sekaligus menandai kelahiran institusi riset otonom setingkat kementerian dan berada di bawah presiden. Selama ini, fungsi badan riset tersebut "hanya" menempel pada Kementerian Riset dan Teknologi.

Kehadiran lembaga riset memang krusial bagi negara ini sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi negara maju. Di banyak negara maju, peranan institusi riset dan inovasi menjadi kunci kemajuan industri dan ekonominya. Kekuatan dan keandalan riset juga menjamin kelangsungan laju industrinya.

Berobat Tanpa Cemas, Warga Puncak Jaya Puji Pelayanan BPJS Kesehatan di Jayapura

Di Indonesia sendiri, kesadaran akan pentingnya riset dan inovasi sebenarnya sudah ada sejak lama. Bahkan saat ini Indonesia memiliki lebih dari 500 lembaga penelitian yang tersebar di berbagai kementerian, instansi pemerintah, institusi negara maupun perguruan tinggi.

Setiap tahun, alokasi anggaran riset yang disediakan negara pun terus meningkat kendati masih di bawah alokasi dana riset di negara-negara maju. Tahun 2018, misalnya, negara mengalokasikan dana riset sekitar Rp 24 triliun. Tahun ini, nilainya naik yang menjadi sekitar Rp 35 triliun atau setara sekitar 0,2% dari produk domestik bruto (PDB).

Persoalannya, ratusan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) serta guyuran puluhan triliun rupiah menjadi percuma lantaran mereka tidak terkoordinasi dengan baik. Masalah klasik pun terjadi, seperti tumpang tindih tugas dan tidak ada target bersama. Tidak mengherankan pemanfaatan hasil riset pun tidak optimal.

Nah, kehadiran BRIN diharapkan bisa mengonsolidasikan semua litbang di Tanah Air, terutama litbang milik pemerintah. Juga mengarahkan sumber daya riset untuk mendukung kemajuan ekonomi.

Namun demikian, banyak yang sangsi bahwa BRIN bisa efektif bekerja. Maklum, kini setiap litbang dan anggarannya masih di bawah instansi. Dengan kecenderungan ego instansi, sulit rasanya bagi BRIN untuk bergerak dan mengonsolidasikan semua litbang. Maka dari itu, masalah kelembagaan ini harus tuntas agar BRIN bisa optimal bekerja.

Selain itu, selama ini kita acap kesulitan mengakses hasil riset, alih-alih memanfaatkan fasilitas laboratoriumnya. Kalau pun bisa, perlu waktu lama, harus melalui prosedur yang birokratis, sehingga biayanya pun mahal.

Oleh karena itu, kita juga berharap kehadiran BRIN bisa membuka akses hasil riset secara mudah dan murah, membumikan hasil riset dan inovasi bagi khalayak luas termasuk kalangan industri. Hasil riset harus bisa diterapkan dan dimanfaatkan agar tidak sekadar menumpuk sebagai dokumen jurnal.

Penulis : Barly Halim Noe

Managing Editor

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News