JAKARTA. Pemerintah berencana memperluas penugasan kepada BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Setelah beberapa waktu lalu mereka menugaskan PT Hutama Karya untuk membangun Proyek Jalan Tol Trans Sumatera, kini pemerintah berencana menugaskan BUMN untuk mengerjakan pembangunan PLTA.

Berdasarkan data yang didapat KONTAN, setidaknya, ada empat PLTA yang pembangunannya berpotensi akan ditugaskan kepada BUMN. Pertama dan ke dua, pembangunan PLTA Karangkates IV dan V yang berkapasitas 2x 50 MW.

Ke tiga, PLTA Kesamben di Blitar, Jawa Timur berkapasitas 37 MW. Sedangkan ke empat, PLTA Lodoyo di Blitar berkapasitas 10 MW. Mudjiadi, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan penugasan terhadap BUMN dalam pelaksanaan proyek PLTA di bendungan tersebut sudah direncanakan sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini pilot project penugasan ke BUMN, mengenai detailnya seperti apa saya tidak hafal perlu dicek, karena ini diproses sebelum saya jadi dirjen," kata Mudjiadi saat dihubungi KONTAN Selasa (2/6).

Pemerintah berencana kembali menugaskan BUMN dalam pembangunan infrastruktur yang saat ini mereka tengah genjot. Salah satu infrastruktur yang pembangunannya akan ditugaskan ke BUMN adalah salah satunya pembangunan dam dan PLTA.

Dedy S Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas mengatakan penugasan kepada BUMN ini dilakukan karena proyek tersebut tidak menawarkan keuntungan kepada investor. Alhasil, kemungkinan besar, jika proyek tersebut ditawarkan, investor salah satunya swasta dipastikan tidak akan mau berinvestasi di proyek tersebut.

Dedy mengakui, menugaskan BUMN untuk membangun dam bukanlah pilihan menguntungkan bagi BUMN. Oleh karena itulah, agar proyek tersebut bisa memberikan pendapatan dan bahkan keuntungan kepada BUMN, Bappenas akan memodifikasi penugasan dan pembangunan dam.

Bappenas akan merekomendasikan agar PLN bisa diikutsertakan dalam pembangunan seluruh dam yang akan dikerjakan oleh pemerintah. “PLN harus ikut bangun PLTA nya, maka itu sejak awal desain dam harus dilengkapi fasilitas untuk PLTA, supaya dam yang dibangun itu bisa memberikan revenue,” kata Dedy.

Mudjiadi mengatakan, penugasan BUMN dalam pembangunan PLTA di sejumlah bendungan tersebut nantinya akan dipayungi dengan peraturan presiden

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto