KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berniat membentuk holding panas bumi yang berisi tiga perusahaan pelat merah di bidang pengelolaan geothermal. Mereka adalah Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT Geo Dipa Energi (Persero), dan PT PLN Geothermal.

Namun, pembentukan holding ini diperkirakan bakal menghambat rencana Pertamina yang ingin menggelar penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO) terhadap salah satu anak usahanya pada semester II tahun ini. Kabarnya, PGE masuk kandidat potensial untuk menggelar IPO.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok enggan mengungkapkan secara gamblang kelanjutan rencana IPO anak usaha Pertamina. Ia pun menyerahkan hal tersebut kepada Kementerian BUMN.

"Silahkan (tanyakan) ke Kementerian BUMN," kata dia kepada Kontan.co.id, Selasa (23/2).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga yang dihubungi Kontan.co.id pun masih enggan membicarakan lebih jauh terkait rencana IPO holding panas bumi.

Ia memastikan saat ini Kementerian BUMN masih berfokus pada pembentukan holding terlebih dahulu."Masih proses, untuk gabung aja masih proses, IPO nanti dulu kami bicarakan," kata Arya, Selasa (23/2).

Baca Juga: Bakal bentuk holding, simak rencana pengembangan panas bumi dari tiga BUMN ini

Dia menambahkan, saat ini Kementerian BUMN berkeinginan untuk menyatukan perusahaan-perusahaan panas bumi BUMN. Nantinya, jika holding terbentuk, maka ini akan menjadi salah satu perusahaan panas bumi terbesar di dunia.

Beberapa waktu lalu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan, IPO untuk anak usaha Pertamina kemungkinan besar akan dilakukan di paruh kedua tahun ini.

"Di triwulan ketiga dan triwulan keempat kami akan IPO salah satu unit bisnis kami," ungkap dia dalam diskusi virtual, Kamis (4/2). 

Nicke melanjutkan, langkah IPO anak usaha dinilai bisa meningkatkan transparansi dan profesionalitas unit usaha Pertamina.

Sementara itu, Direktur Utama Geo Dipa Riki F. Ibrahim mengungkapkan, pembentukan holding panas bumi diharapkan mendorong akselerasi panas bumi khususnya terkait resiko dalam kegiatan eksplorasi.

"Penugasan pemerintah dalam menurunkan risiko bisnis dan risiko eksplorasi mengingat harga listrik ET masih dianggap mahal" ujar Riki.

Kendati demikian, Riki menekankan pembentukan holding haruslah tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, bukan sekadar kepentingan perusahaan.

Riki menegaskan bahwa keputusan terkait holding menjadi kewenangan dari pemerintah. "Kami menyerahkan keputusan itu kepada pemerintah. Kami menunggu skema seperti apa yang akan dipakai. Namun apa pun keputusannya kami berharap hasilnya akan mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia," pungkas Riki.

Selanjutnya: Analis: Holding panas bumi BUMN dinilai potensial masuk bursa saham

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari