KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir mengatakan pihaknya tetap mengutamakan warga negara Indonesia (WNI) untuk memimpin perusahaan BUMN meskipun pihak asing diperbolehkan. 

Pandu menjelaskan bahwa Undang-Undang (UU) BUMN baru memang memperbolehkan WNA memimpin perusahaan plat merah. 

“Kita ingin ada pemimpin yang ada di BUMN-BUMN itu yang memang berskala internasional karena keinginannya adalah membawa BUMN-BUMN kita juga menjadi global champion untuk sebagian, sebagian besarnya,” katanya usai menyaksikan dialog Forbes Global CEO Conference bertajuk The World Pivot di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam. 

Bank DBS Indonesia Ungkap Alasan Pentingnya Berinvestasi di Tengah Ketidakpastian

Baca Juga: Danantara: Proyek Sampah Jadi Energi Bakal Dimulai pada Akhir Tahun 2025

Dia menyebut perubahan ini agar menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang memiliki standar internasional. 

Namun begitu, dirinya menegaskan prioritas Danantara adalah mencari talenta terbaik dari dalam negeri. Selanjutnya, jika hal itu tidak bisa dipenuhi maka akan dicari dari pihak asing. 

“Jadi ya dengan itu memang memerlukan human capital yang baik. Tapi memang selalu prioritasnya sama, kita cari putra-putri bangsa yang terbaik, kemudian kita cari juga diaspora, dan kalau misalnya tidak ada diaspora baru international people,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto blak-blakan bahwa Perusahaan Badan Milik Negara (BUMN) boleh dipimpin oleh Warga Negara Asing (WNA). 

Prabowo menyebut telah mengubah regulasi yang mewajibkan pimpinan BUMN harus dijabat oleh WNI. Kini, perusahaan plat merah bisa di isi orang asing agar pengelolaannya sesuai dengan standar bisnis internasional. 

"Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi, saya sangat bersemangat," ujar Prabowo

Baca Juga: Perpres Sampah Terbit, Pelaku Usaha Beri Sinyal Positif Kolaborasi dengan Danantara

Prabowo turut meminta kepada BPI Danantara memilih talenta terbaik untuk memimpin perusahaan milik negara itu. 

Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar jumlah perusahaan BUMN bisa dipangkas hanya menjadi 200 perusahaan dari sebelumnya 1.000 perusahaan. 

"Jadi, saya sudah memberikan arahan kepada ketua Danantara untuk merasionalisasi semuanya, mengurangi dari 1.000 BUMN mungkin menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200 atau 230, 240, lalu menjalankannya dengan standar internasional," beber Prabowo.

Selanjutnya: Nestlé PHK 16.000 Pekerja, CEO Baru Nyalakan Api Transformasi

Menarik Dibaca: 8 Cara Menyembuhkan Flu dengan Cepat yang Efektif Menurut Dokter

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News