KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Dalam pertemuan tersebut, membahas kerja sama strategis dalam rangka percepatan program swasembada pangan nasional, khususnya dalam mengimplementasikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Erick menyebut, salah satu poin utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP) yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Erick mengatakan, SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan menyediakan makanan bergizi gratis sehari sekali atau lima kali seminggu, yakni dari Senin hingga Jumat. Baca Juga: Dikumpulkan Prabowo, Kepala Daerah Bakal Dapat Pembekalan Hilirisasi hingga MBG "Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," ucap Erick saat menerima kunjungan Dadan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (5/11). Erick memastikan, dukungan penuh terhadap program ini dan menekankan pentingnya peran BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi guna mendukung operasional SP. Menurut Erick, sinergitas antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional merupakan hal yang fundamental dalam mencapai target swasembada pangan. "Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia," sambung Erick. Erick mengungkapkan bahwa pembentukan SP membutuhkan dana investasi sekitar Rp 3 miliar - Rp 5 miliar, di mana dana akan bersumber dari APBN. SP juga akan bekerjasama dengan BUMN, dukungan instansi seperti TNI, serta kontribusi BUMDes dan pihak swasta. Dalam operasionalnya, SP akan didanai oleh APBN dengan rata-rata anggaran Rp 11 miliar per tahun. Biaya operasional ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, biaya pangan, dan logistik di masing-masing wilayah.
BUMN dan Badan Gizi Nasional Bahas Implementasi Program Makan Bergizi Gratis
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Dalam pertemuan tersebut, membahas kerja sama strategis dalam rangka percepatan program swasembada pangan nasional, khususnya dalam mengimplementasikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Erick menyebut, salah satu poin utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP) yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Erick mengatakan, SP ini ditargetkan dapat melayani sekitar 3.000 peserta dengan menyediakan makanan bergizi gratis sehari sekali atau lima kali seminggu, yakni dari Senin hingga Jumat. Baca Juga: Dikumpulkan Prabowo, Kepala Daerah Bakal Dapat Pembekalan Hilirisasi hingga MBG "Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," ucap Erick saat menerima kunjungan Dadan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (5/11). Erick memastikan, dukungan penuh terhadap program ini dan menekankan pentingnya peran BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi guna mendukung operasional SP. Menurut Erick, sinergitas antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional merupakan hal yang fundamental dalam mencapai target swasembada pangan. "Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia," sambung Erick. Erick mengungkapkan bahwa pembentukan SP membutuhkan dana investasi sekitar Rp 3 miliar - Rp 5 miliar, di mana dana akan bersumber dari APBN. SP juga akan bekerjasama dengan BUMN, dukungan instansi seperti TNI, serta kontribusi BUMDes dan pihak swasta. Dalam operasionalnya, SP akan didanai oleh APBN dengan rata-rata anggaran Rp 11 miliar per tahun. Biaya operasional ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, biaya pangan, dan logistik di masing-masing wilayah.