BUMN sebagai lokomotif nasional



Di tengah pusaran paradoks globalisasi yang kadang dianggap lebih bermanfaat bagi kepentingan modal transnasional ketimbang penduduk setempat, ada sejumlah kekhawatiran yang patut jadi perhatian. Yakni pelambatan ekonomi China, perang dagang dengan Amerika Serikat (AS), kebijakan Trump, plus perkembangan ekonomi digital.

Catatan lain: harga komoditi yang anjlok di tengah penguatan dollar AS. Situasi itu juga tak menguntungkan di tengah melonjaknya defisit neraca perdagangan. Pertumbuhan ekonomi 5,2% ditengarai belum mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai. Indikator itu meningkatkan tekanan politik tahun ini dan 2019. Selamat datang di era volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (VUCA).

Salah satu solusi: mengoptimalkan aset kekuatan ekonomi, seperti BUMN, menjadi lokomotif ekonomi nasional. Kinerja sejumlah BUMN dan daya saingnya menembus pasar global menunjukkan potensi BUMN.


Namun, kinerja keuangan BUMN seperti Garuda Indonesia yang mengecewakan mencerminkan besarnya tantangan pengelolaan BUMN. Apalagi, Garuda usaha penerbangan tertua, punya rute terbaik, didukung pemerintah, kursinya penuh, go public, dan maskapai bintang lima.

Padahal, Garuda sejatinya sedikit BUMN yang bisa membanggakan nasional. Menurut Michael E. Potter dalam The Competitive Advantage of Nations, daya saing suatu bangsa terletak di kekuatan korporasi yang dimilikinya.

Kajian atas kunci sukses dan penyebab kegagalan termasuk dampak intervensi berbagai stakeholders bisa mereplikasi kesuksesan atau menghindari kegagalan. Isu seputar Pertamina akhir-akhir ini melahirkan tantangan baru. Jika tanpa pesaing, SPBU Pertamina kualitasnya mungkin tak sebaik sekarang. Persaingan juga melahirkan inovasi seperti layanan Pertamina selama mudik Lebaran. Sebaliknya, tanpa faktor persaingan, KAI dalam waktu singkat sukses bertransformasi jadi penyedia layanan kereta api yang dibanggakan.

BUMN sendiri punya tugas penting. Mulai menggarap proyek infrastruktur yang masih di berbagai daerah, membangun jaringan telekomunikasi di pulau terluar, memperluas layanan bank dan pos di desa-desa, atau menyelesaikan proyek tol mangkrak.

Agenda nasional

Namun, untuk mengoptimalkan peran BUMN bagi kemandirian ekonomi nasional, ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yakni memenuhi kecukupan pangan dan energi nasional. Ketergantungan kebutuhan rakyat mulai beras, jagung, kedelai, daging, garam, gula dan BBM terhadap impor menuntut BUMN memiliki strategi dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Negara berkembang, seperti Indonesia, juga menghadapi tekanan global dalam perdagangan dunia. Kita dituntut bisa menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor asing. Pada awal orde baru, Penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk dengan modal, pengalaman, teknologi dan tenaga ahli dengan cepat menciptakan lapangan kerja. Lalu, mendidik tenaga lokal, yang dengan risiko investasi rendah jadi bagian penting pertumbuhan Indonesia.

Namun PMA dipengaruhi faktor seperti biaya buruh, potensi pasar lokal dan keamanan. Mereka dapat dengan mudah merelokasi asetjika kondisi tidak mendukung.

Yang menarik ekspansi global sejumlah BUMN, misalnya produsen semen, usaha telekomunikasi, minyak pelumas, pembangunan tol, gerbong kereta api, bahkan pesawat terbang telah menembus pasar global. Baik di bentuk operasional maupun ekspor. Prestasi ini menunjukkan BUMN bisa unggul di global.

Terkait fenomena di atas, seharusnya dilakukan kajian khusus untuk mengakselerasi agenda BUMN berkelas global, kompetitif dan mampu menjawab dynamic capability di era ekonomi disrupted-digital innovation ini.

Kinerja 143 BUMN dari 2014 ke 2017 cukup mengesankan, baik dalam kenaikan setoran pajak, peningkatan jumlah aset, maupun jumlah BUMN yang merugi. Bagaimanapun, perlu dikaji pencapaian yang berasal dari peningkatan produksi, dan akibat restrukturisasi keuangan. Ini penting karena membawa pengaruh beda bagi masyarakat dan kepentingan jangka panjang.

Sebagai agen pembangunan, tak semua BUMN dituntut mencetak laba tinggi. Sepanjang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, seperti BBM satu harga, asas manfaat dan konsekuensinya bisa dipahami. Selanjutnya, kinerja 143 BUMN itu mesti di-benchmark-kan dengan bisnis sejenis di Indonesia dan pemain global guna menentukan cetak biru daya saing BUMN ke depan.

Pemerintah tentu berharap semua pelaku usaha, bisa jadi penyedia lapangan kerja, pemicu pertumbuhan ekonomi, serta pencetak pajak dan devisa. BUMN dan pelaku usaha swasta adalah mitra untuk saling memperkuat satu sama lain. Untuk bisa berkompetisi sekaligus berkolaborasi untuk kepentingan nasional.

Kesuksesan BUMN yang dibayar dengan kejatuhan usaha swasta bukan kesuksesan nasional. Dampak daya saing harus tecermin dalam peran aktif BUMN bagi pertumbuhan bisnis pendukung dan masyarakat. Penempatan kantor pusat di lokasi kegiatan utama meningkatkan efektivitas manajemen dan mempercepat pemerataan kemakmuran.

Problem efisiensi dan produktivitas adalah isu sentral yang harus terus dikikis. Efektivitas upaya seperti holding BUMN, kemitraan strategis antarBUMN, atau BUMN dan swasta, perlu diuji.

Kajian pihak independen yang kredibel akan memberi masukan guna menyusun agenda nasional seputar BUMN. Tidak mengejutkan jika dalam kajian ditemukan adanya intervensi banyak pihak, hambatan kapabilitas, kekosongan hukum, peraturan dan budaya korporat yang sudah usang bagi daya saing BUMN. Di sinilah perlunya program transformasi dalam kerangka hukum yang aspiratif, responsif, dan bottom-up. Sesuai kebutuhan sebagai alas politik nasional, pedoman kebijakan semua pihak.

Kemajuan negara dan kemakmuran rakyat berbanding lurus dengan konsistensi pelaksanaan rencana strategis jangka panjang. Hukum yang adil harus berperan sentral dan efektif menghindarkan penyalahgunaan.

Sesuai konsepsi teori pembangunan, hukum dapat berperan merancang masyarakat ke bentuk yang dikehendaki berdasar skala prioritas sesuai tingkat kesiapan masyarakat. Komitmen atas agenda nasional akan optimalkan potensi BUMN menarik gerbong ekonomi nasional perlu dukungan semua pihak.•

Junaedy Ganie Pemerhati Kebijakan Publik, Pakar Hukum dan Praktisi Bisnis

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Adi