JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kemungkinan tidak menepati janjinya untuk membuka data penjatahan IPO PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Padahal, sebelumnya mereka berjanji siap membuka data tersebut jika dimungkinkan. "Setelah listing, kami akan serahkan dokumennya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan kemungkinan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Mustafa Abubakar, Menteri BUMN. Nah, menurut Mustafa, yang memiliki hak untuk membuka data ini adalah Bapepam-LK dan BPK. Namun, BPK bisa membuka data penjatahan saham ini kepada publik jika dimintai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan kata lain, Mustafa tidak lagi memiliki niatan untuk membuka data penjatahan tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BUMN: Yang berhak buka data IPO KRAS adalah BPK
JAKARTA. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kemungkinan tidak menepati janjinya untuk membuka data penjatahan IPO PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Padahal, sebelumnya mereka berjanji siap membuka data tersebut jika dimungkinkan. "Setelah listing, kami akan serahkan dokumennya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan kemungkinan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Mustafa Abubakar, Menteri BUMN. Nah, menurut Mustafa, yang memiliki hak untuk membuka data ini adalah Bapepam-LK dan BPK. Namun, BPK bisa membuka data penjatahan saham ini kepada publik jika dimintai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan kata lain, Mustafa tidak lagi memiliki niatan untuk membuka data penjatahan tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News