KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengambil langkah tegas pasca-insiden robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan program khusus untuk merenovasi dan merekonstruksi gedung pesantren yang dinilai sudah uzur dan tidak memenuhi standar keamanan.

Program ini akan memprioritaskan pesantren dengan bangunan berusia lebih dari 50 tahun, menampung lebih dari 500 santri, memiliki risiko tinggi, serta dibangun tanpa melibatkan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Langkah ini diambil untuk mencegah terulangnya musibah serupa di lembaga pendidikan berbasis masyarakat lainnya.

Lewat Prolanis, Penderita Diabetes Temukan Dukungan dan Motivasi Sehat

Sebagai langkah cepat, Kementerian PU juga membuka jalur hotline khusus bagi pengelola pesantren, sekolah, atau panti asuhan yang ingin berkonsultasi mengenai keandalan bangunan mereka. Layanan gratis ini dapat diakses melalui telepon 158 atau WhatsApp Center di nomor 0815 10000 158.

Baca Juga: Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Mulai Petakan Gedung Pesantren Rusak

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, tim Kementerian PU di seluruh Indonesia akan turun langsung untuk melakukan pengecekan dan pendampingan. 

"Hotline ini kami buka agar masyarakat, khususnya pesantren, dapat melapor atau meminta pendampingan bila merasa bangunannya rawan ambruk atau belum memiliki izin bangunan," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (8/10/2025).

Menurut Dody, banyak pesantren didirikan atas dasar semangat gotong royong, namun kerap mengabaikan aspek teknis dan perizinan. Untuk itu,  pemerintah ingin memastikan semua bangunan pendidikan, terutama yang bersifat swadaya, memiliki standar keamanan dan struktur yang layak.

“Kami ingin memastikan bangunan pesantren aman dan sesuai standar teknis. Karena itu, kami membuka pendampingan gratis agar proses perizinan dan assesment berjalan baik,” kata Dody.

Baca Juga: Bangunan Pesantren Roboh, Pemerintah Bakal Hentikan Pembangunan Tak Berizin

Sebagai rencana jangka menengah, Kementerian PU akan melakukan sampling assessment keandalan bangunan di 80 pondok pesantren hingga Desember 2025. Asesmen ini akan menyasar delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak, di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Dody mengimbau agar para pengelola lembaga pendidikan tidak ragu memanfaatkan fasilitas ini.

“Pemerintah akan membantu tanpa biaya agar keselamatan para santri, guru, dan pengasuh dapat terjamin,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News