KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog menonaktifkan enam pegawainya buntut dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Bulog juga membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menertibkan penyaluran beras pemerintah dan memperketat pengawasan distribusi secara nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penonaktifan pegawai tersebut merupakan bagian dari penanganan internal dan pemeriksaan lebih lanjut. Langkah administratif ini diambil agar proses evaluasi berjalan objektif dan tidak mendahului hasil pemeriksaan.

“Bulog memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap penugasan pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap informasi maupun temuan di lapangan kami sikapi secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan,” kata Rizal dalam keterangan resmi, Kamis (29/10/2026).

Baca Juga: Bukan HP Gratis, Hashim: Pemerintah Siapkan Rekening Bank Gratis untuk Masyarakat

Selain pemeriksaan internal, Bulog membentuk Satgas Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Satgas ini bertugas memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan penyaluran beras pemerintah berjalan sesuai ketentuan.

Pembentukan satgas tersebut dilakukan setelah muncul dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur. Dalam kasus yang menjadi sorotan, beras SPHP diduga dibongkar dari kemasan aslinya, kemudian dikemas ulang atau dicampur dengan beras lain untuk dijual dengan skema berbeda.

Rizal menegaskan, pengawasan distribusi perlu diperkuat di seluruh jenjang organisasi, mulai dari kantor pusat, wilayah, hingga cabang. Bulog juga akan mengevaluasi jaringan mitra penyalur untuk memastikan beras SPHP sampai kepada masyarakat sesuai ketentuan harga dan distribusi.

“Saya telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran Bulog, baik di kantor pusat, wilayah, maupun cabang, untuk semakin meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, dan pengawasan dalam setiap tahapan penyaluran,” ujarnya.

Pengawasan juga akan menyasar mitra Rumah Pangan Kita (RPK), yang menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat. Bulog menegaskan seluruh mitra wajib mematuhi ketentuan penyaluran, harga jual, serta larangan menyalahgunakan komoditas yang merupakan bagian dari program pemerintah.

Menurut Rizal, pembentukan satgas khusus menjadi salah satu upaya untuk memastikan penyaluran beras SPHP berjalan lebih tertib dan terukur. Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi potensi penyimpangan di setiap mata rantai distribusi.

“Prinsipnya, kita ingin memastikan beras SPHP tersalurkan sesuai ketentuan, harga yang ditetapkan tetap terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Rizal.

Bulog mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang dan siap memberikan informasi yang diperlukan untuk menuntaskan dugaan pelanggaran tersebut. 

Baca Juga: Diskon Sanksi Pajak Belum Tentu Menggugah Peserta Tax Amesty, Ini Sebabnya

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) beras SPHP yang diduga dioplos dan kembali dijual dengan harga yang lebih mahal. 

Dalam sidak tersebut, Amran menemukan 600 ton beras SPHP yang dijual sebagai beras premium seharga Rp 17.000 per kilogram (kg).

Padahal, beras yang disubsidi pemerintah ini seharusnya dijual seharga Rp 12.500 per kg.

Amran menyampaikan temuan tersebut saat mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat pengolahan atau pengemasan ulang beras di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur.

“(Ini yang dioplos beras) SPHP. Yang disubsidi pemerintah. Harusnya harganya ini Rp 12.500 (per kg), dijual Rp 17.000, dioplos. Jadi beras premium," ujar Amran dalam konferensi pers di lokasi, Rabu (28/10/2026). 

Menurut Amran, angka 600 ton merupakan jumlah dalam laporan awal yang diterimanya. Ia menduga jumlah beras yang terlibat bisa mencapai ribuan ton, tetapi belum memastikan total keseluruhan maupun sejak kapan praktik tersebut berlangsung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News