GARUT. Bupati Garut Rudy Gunawan memutuskan menolak kehadiran Go-Jek di daerahnya. “Dengan berbagai pertimbangan, sampai saat ini kami belum bisa izinkan Go-Jek beroperasi di Garut,” jelas Bupati Garut Rudy Gunawan kepada wartawan seusai menerima perwakilan Go-Jek di ruang kerjanya, Senin (31/7/2017). Menurut Rudy, pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan agar nantinya jangan sampai terjadi konflik horizontal di masyarakat. Makanya, dirinya sengaja mengundang perwakilan Go-Jek untuk menjelaskan terkait rencana kehadiran transportasi berbasis
online itu di Garut.
Meski saat ini belum mengizinkan Go-Jek beroperasi di Garut, Rudy mengaku, dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, tampaknya sulit bagi pemerintah daerah untuk menolak terus. Karena itu dirinya meminta manajemen Go-Jek berkomunikasi dan mensosialisasikan tentang Go-Jek kepada masyarakat dan pihak terkait. “Pemda belum bisa mensosialisasikan kepada para pengusaha angkutan soal angkutan berbasis aplikasi ini,” katanya. Rudy mengaku, kehadiran Go-Jek di Garut, bisa membantu masyarakat dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, layanan ini baru bisa dinikmati kalangan menengah ke atas dan masyarakat yang tinggal di perkotaan. “Jadi Go-Jek ini adalah perusahaan teknologi, jadi masyarakat membeli aplikasinya saja. Tadinya saya kira Go-Jek yang mengatur segalanya, ternyata hanya aplikasi saja,” tuturnya. Dayun Ridwan, Ketua DPC Organda Kabupaten Garut yang hadir dalam pertemuan antara Go-Jek dan Bupati Garut mengapresiasi kebijakan yang diambil bupati. “Langkah bupati dengan tidak mengizinkan ojek
online beroperasi di Garut, sangat tepat. Karena memang di lapangan kita juga berusaha menjaga stabilitas usaha,” ucapnya. Dayun mengaku, jangankan dengan kehadiran Go-Jek, banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua membuat beban para pengusaha angkutan makin bertambah. Sementara, para pengusaha harus bisa menjaga investasi usaha angkutan umum. “Ini (kehadian ojek
online) tentu saja menjadi pesaing baru bagi kami. Makanya dalam hal ini kami sangat keberatan. Kami melakukan penolakan,” jelasnya saat ditemui seusai pertemuan. Aziz Hasibuan, Public Affairs Senior Advisor Go-Jek membantah jika pihaknya mulai merekrut pengemudi di Garut. Kegiatan yang dilaksanakan Go-Jek beberapa waktu lalu baru sebatas sosialisasi dan verifikasi karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Sementara itu, terkait penolakan dari Pemkab Garut, Aziz mengatakan, pihaknya memang baru akan memperkenalkan Go-Jek kepada masyarakat Garut. Ia akan terus berkomunikasi dan berdiskusi agar bisa tercapai kolaborasi. Aziz menyampaikan, selama ini Go-Jek dipandang oleh banyak pihak sebagai perusahaan transportasi. Padahal, Go-Jek adalah perusahaan teknologi berbasis aplikasi yang menyediakan berbagai layanan dari mulai Go-Ride, Go-Food, hingga Go-Clean. Berbagai layanan ini memberdayakan sektor informal dan usaha kecil. Untuk layanan Go-Food misalnya, 90% mitranya adalah perusahaan kecil. Masyarakat yang mau membuka usaha dan menjadi mitra pun tidak perlu susah-susah dengan modal besar dan tidak perlu ada promosi karena bisa dipromosikan di aplikasi Go-Food.
“Dari hasil penelitian yang kita lakukan terhadap mitra Go-Food, 80% omzet yang mereka dapat, berasal dari pembelian lewat aplikasi Go-Food,” tuturnya. Sebelumnya, para pelaku usaha angkutan konvensional di Garut, berunjuk rada. Mereka menolak kehadiran Go-Jek. Artikel ini telah muncul di Kompas.com dengan judul
Bupati Belum Izinkan Go-Jek Beroperasi di Garut Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Dessy Rosalina