KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyayangkan masih adanya kepala daerah yang terjerat kasus dugaan korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT), termasuk yang terbaru menimpa Bupati Lombok Barat.

Tito mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai pembekalan kepada para kepala daerah, mulai dari retret, pembinaan, hingga membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan.

"Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan," ujar Tito kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026).

Baca Juga: Bank Indonesia Diprediksi Pertahankan BI-Rate 5,75% Pada RDG Juli 2026

Ia menambahkan, para kepala daerah juga pernah dikumpulkan langsung oleh Presiden untuk mendapatkan arahan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, kasus korupsi masih saja terjadi.

Menurut Tito, pemerintah memiliki keterbatasan karena kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat melalui proses demokrasi. Oleh sebab itu, faktor integritas pribadi menjadi penentu utama dalam menjalankan amanah jabatan.

"Kita kan enggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat, rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang," ujarnya.

Atas kejadian tersebut, Tito berharap kasus OTT yang menjerat kepala daerah dapat menjadi pelajaran bagi pejabat daerah lainnya agar tidak melakukan pelanggaran hukum, terutama tindak pidana korupsi.

“Kembali ke Integristas masing-masing. Jadi saya berharap dengan adanya OTT kepala daerah seperti termasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua mawas diri, melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi," tegasnya.

Baca Juga: Kemenhaj Rampungkan Mutasi 261 ASN, Mayoritas Berasal dari Pemda

Untuk diketahui, Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung Merah Putih KPK usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (20/7/2026).

Adapun KPK menangkap 19 orang dalam OTT di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin (20/7/2026) tadi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari 19 orang tersebut, 7 orang termasuk Bupati Ahmad Zaini dibawa ke Jakarta.

“Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 19 orang, yang kemudian tujuh di antaranya malam ini akan dibawa ke Gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, tadi.

“Adapun dari pihak yang diamankan tersebut, di antaranya adalah Bupati Lombok Barat,” sambungnya.

Budi mengatakan, dalam OTT tersebut, tim KPK juga mengamankan uang senilai ratusan juta dan sejumlah dokumen. “Sampai dengan saat ini, uang yang diamankan senilai ratusan juta dan juga beberapa dokumen terkait,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News