MALINAU. Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, mengaku 'tersengal-sengal' membangun wilayahnya. Sang Bupati, Yansen Tipa Padan berharap pemerintah pusat dengan jargon "kerja, kerja, kerja" turut membantu membangun infrastruktur di wilayah ini. 

Yansen menuturkan harapannya itu kepada Kompas.com di sela blusukan-nya di Desa Data Baru, Kayan Ilir, Selasa (2/12). Dia menyebutkan, kabupatennya punya luas 39.700 kilometer persegi. Di wilayah ini, ujar dia, ada 15 kecamatan dengan 109 desa, dan baru 80 persen desa terhubung dengan jalur darat.

"Kebanyakan, yang belum tersentuh jalan itu desa-desa yang berada di wilayah perbatasan, terpencil," ujar Yansen. Desa-desa itu hanya dapat diakses lewat jalur udara. Tentu saja, butuh biaya mahal untuk bisa menjangkaunya dan tak setiap saat bisa didatangi. 

Menurut Yansen, desa-desa tersebut sebenarnya tetap bisa dijangkau lewat jalan darat atau menumpang ketinting mengikuti alur sungai. Namun, waktu yang dibutuhkan bila menggunakan kedua alternatif perjalanan tersebut, bisa berhari-hari dan sama saja mahalnya.

Tak cukup dana APBD

Pria yang telah memasuki tahun ketiga memimpin Kabupaten Malinau ini mengakui pembangunan di wilayahnya tak akan bisa bila hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Pada 2014, misalnya, Yansen menyebutkan APBD kabupatennya hanya Rp 1,4 triliun, sangat kecil dibandingkan APBD Rp 12,13 triliun milik Kalimantan Timur yang dulu menjadi provinsi induknya. "Kami hitung-hitung, untuk membuka jalan desa-desa yang masih terpencil itu butuh dana Rp 10 triliun. Jelas mana cukup kalau hanya dari APBD," ujar dia.

Imbas dari transportasi yang mahal dan jauh itu, harga-harga barang pun melambung tinggi. Gula, misalnya, per kilogram berharga Rp 30.000 di sini. Premium, seliter dihargai Rp 35.000. Demikian pula harga semen untuk pembangunan, per sak mencapai Rp 1,1 juta. Bahkan ketumbar satu sachet plastik kecil berharga Rp 5.000, ketika di kota hanya Rp 1.000.

Oleh sebab itu, Yansen berharap pemerintah pusat melirik kehidupan masyarakat perbatasan. Pola pikir pembangunan, kata Yansen, mesti diubah menjadi membangun negara dari beranda. 

Yansen berharap, setidaknya pemerintahan Presiden Joko Widodo mau membangun jalan di wilayah ini. "Jangan bangun tol laut saja (tetapi bangun juga tol) di Kalimantan Utara, di daratan juga dong," harap dia sembari menegaskan tak sedang menggugat negaranya sendiri soal kondisi di wilayah perbatasan semacam kabupatennya.

Warga perbatasan, tutur Yansen, sudah lama tidak mencicipi kue pembangunan semasif Pulau Jawa. Selama ini, kata dia, masyarakat di perbatasan berjuang untuk bertahan hidup, termasuk dengan mencari makan di negara tetangga, Malaysia. 

"Kalau mereka akhirnya mencari makan di Malaysia, apa itu salah? Masyarakatnya enggak salah karena itu naluri. Tugas pemerintahlah untuk mencegah itu," ujar Yansen lugas. (Fabian Januarius Kuwado)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia